Peneliti AEPI Nilai Cara Mengukur Angka Kemiskinan Salah

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng meminta Badan Pusat Statistik (BPS) mengganti cara mengukur kemiskinan di Indonesia.
”BPS harus mengganti ukuran kemiskinannya karena kesalahan fatal yang sudah menjadi sistem pemerintah ini cenderung mengarah kepada tragedi kemanusiaan,” kata Daeng, Selasa (17/4).
Menurut Daeng, kesalahan pertama adalah penggunaan pendekatan pengeluaran.
Daeng menjelaskan, pendekatan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya karena bersifat makro.
”Sementara kemiskinan terjadi pada level mikro, rumah tangga, dan perorangan,” ujar Daeng.
Kesalahan kedua, sambung Daeng, adalah ukuran kemiskinan BPS yang menyatakan bahwa semakin besar pengeluaran maka seseorang kian kaya.
“Hal itu berarti semakin banyak ekonomi menguras uang masyarakat, maka akan terlihat masyarakat semakin kaya,” kata Daeng.
Faktor lainnya adalah ukuran pengeluaran masyarakat semakin bertambah jika ada wabah dan penyakit.
Peneliti dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng meminta Badan Pusat Statistik (BPS) mengganti cara mengukur kemiskinan di Indonesia.
- Genjot Upaya Kikis Kemiskinan di Jateng, Gubernur Luthfi Gelontorkan Bansos
- Ratusan Santri Dilatih Usaha Boga dan Barista, Gus Yasin: Upaya Penanggulangan Kemiskinan
- Gus Ipul Yakin DTSEN Bisa Percepat Penurunan Kemiskinan
- Ini Legasi Nana Sudjana Selama Memimpin Jateng
- Kementrans Tetap Siap Sukseskan Program Presiden Prabowo Meski Kena Efisiensi Anggaran
- Mendes Yandri Ajak Ahmad Luthfi Manfaatkan BUMDes untuk Pangkas Kemiskinan di Jateng