Peneliti BRIN Dorong Publik Mendukung Agenda 'Bersih-Bersih' di Era Prabowo

Peneliti BRIN Dorong Publik Mendukung Agenda 'Bersih-Bersih' di Era Prabowo
Peneliti Pusat Riset Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Syafuan Rozi (ketiga kiri) saat menjadi salah satu pembahas dalam diskusi publik yang digelar oleh Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) di Jakarta, Senin, 10 Maret 2025. Foto: Humas LPI

Di tempat yang sama, Analis Ekonomi Politik Mardiyanto berharap agenda bersih-bersih di era Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini dapat menumbuhkan citra positif Indonesia di mata investor, baik dalam maupun luar negeri.

"Ya, harus kita akui, bahwa kita masih tertatih untuk memperkuat citra diri kita di mata investor. Kita membutuhkan investasi dalam skala besar, baik yang sifatnya domestik maupun Foreign Direct Investment (FDI) atau Penanaman Modal Asing (PMA) yang paralel dengan penciptaan lapangan kerja dan optimalisasi kapasitas produksi nasional. Nah, sayangnya, masih banyak pertimbangan dari investor untuk berinvestasi di Indonesia. Ya salah satunya, mata rantai birokrasi, korupsi dan penegakan hukum," ulasnya.

Dia juga berharap agar agenda bersih-bersih tidak berhenti di tengah jalan oleh sebab kompromi dan sisi lain, negara perlu memberikan stimulasi khusus terhadap investor, baik dalam maupun luar negeri.

“Harapan saya, agar langkah presiden ini tidak berhenti di tengah jalan oleh sebab kompromi politik bisnis. Upaya untuk menumbuhkan citra ini memang tidak mudah. Selain itu, diperlukan kebijakan yang kreatif untuk mendorong kapasitas produksi domestik ini tumbuh, sehingga daya saing produk kita juga kompetitif dan terserap di pasar internasional," tukasnya.

Merespons survei LPI, Mardiyanto berharap agar peran wantimpres ke depan dapat lebih dioptimalkan terutama di sektor ekonomi nasional sekaligus memperkuat citra positif Indonesia terhadap pertumbuhan investasi dalam negeri.

Survei terbaru LPI menunjukkan, sebanyak 80,05 responden menilai Jokowi merupakan sosok yang tepat menjadi Ketua Wantimpres. Lalu disusul oleh tokoh lain, seperti Wiranto 4,41 persen; KH Said Aqil Siradj 4,32 persen; KH Ma'ruf Amin 3,37 persen; Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebanyak 3,27 persen; Luhut Binsar Pandjaitan 2,55 persen; responden yang tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 2,03 persen.

Sejumlah alasan yang membuat publik menilai Jokowi layak menjadi ketua Wantimpres, yakni dapat bersinergi dengan Presiden Prabowo Subianto sebanyak 26,45 persen; memperkuat pencapaian Asta Cita 24,57 persen; Jokowi berpengalaman dan populer di publik 20,21 persen; orientasi Indonesia 2045 sebanyak 17,65 persen; memperkuat peran publik dan pemerintah 8,34 persen; dan jaringan domestik maupun internasional 1,05 persen; serta responden yang tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 1,73 persen.

Survei LPI ini dilakukan pada 1-7 Maret 2025 di 25 provinsi di Indonesia terhadap 1.200 responden. Metode survei yang digunakan adalah face to face interview dan online interview. Pengambilan sample responden menggunakan multistage sampling (kombinasi dari simple random sampling dan cluster sampling). Error sampling dalam survei ini ± 2,83 persen pada interval kepercayaan 95 persen.

Peneliti Pusat Riset Politik BRIN Syafuan Rozi mengatakan publik perlu berpartisipasi dalam mendukung agenda 'bersih-bersih' di era Prabowo-Gibran.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News