Peneliti BRIN Kritik Fungsi Dewan Pertahanan Nasional

jpnn.com - Peneliti BRIN Muhamad Haripin melontarkan kritik terhadap pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) yang dinilai mengandung banyak permasalahan.

"Di pihak Pemerintah sendiri masih bingung dengan fungsi dan tujuan dari adanya DPN," kata Haripin dalam diskusi tentang DPN yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan di Kantor Imparsial, Kamis (19/12/2024).

Dia lantas menyinggung pernyataan humas Kementerian Pertahanan terkait tumpang tindih fungsi DPN dan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) tidak menjawab permasalahan, justru makin memunculkan kebingungan bagi publik.

Permasalahan ini menurutnya tidak terlepas dari cepatnya perumusan kebijakan tentang DPN dan mencerminkan semrawutnya proses perumusan kebijakan pertahanan negara di era Presiden Prabowo Subianto.

"Juga, betapa agresifnya konsolidasi kekuasaan pemerintahan, khususnya di sektor pertahanan jika dilihat lebih makro," ujarnya.

Hal ini dinilai Haripin bisa menandakan bahwa pembentukan DPN, serta adanya mutasi dan rotasi di institusi TNI menyediakan jabatan-jabatan strategis yang baru.

"Itu dapat dilihat sebagai bentuk dari upaya konsolidasi Presiden dan menjadi ajang untuk memenuhi kepentingan politik Presiden Prabowo Subianto," tuturnya.

Menurut dia, DPN merupakan produk yang tidak jelas dan ini menjadi masalah dalam perumusan kebijakan karena memperlihatkan pemerintah tidak satu suara dalam hal ini.