Peneliti BRIN Kritik Fungsi Dewan Pertahanan Nasional
Kemudian, Haripin memandang susunan dari DPN itu sendiri menjadi masalah lain. Ada tiga kedeputian, yakni Kedeputian Geostrategi, Geopolitik, Geoekonomi yang secara konsep menurutnya tidak jelas.
Haripin menyebut yang lebih membahayakannya adalah apa yang menjadi tugas dari Kedeputian Geopolitik, yakni menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan rancangan kebijakan terpadu pertahanan negara dan pengerahan komponen negara dari aspek ideologi, politik dan sosial-budaya.
"Fungsi dan tugas ini berpotensi untuk digunakan sebagai alat mobilisasi untuk menjustifikasi kebijakan atau saran kepada Presiden yang justru di luar ruang lingkup pertahanan negara," ujarnya.
Oleh karena itu, Haripin menyarankan agar pemerintah memikirkan ulang urgensi dan relevansi DPN ke depan karena berisiko adanya tumpang tindih antara DPN, Wantannas ataupun lembaga lain yang memiliki irisan isu, termasuk sumber daya anggaran untuk pembiayaan DPN menambah alokasi anggaran dalam APBN.(fat/jpnn)
Peneliti BRIN Muhamad Haripin mengkritik pembentukan Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) yang dinilai mengandung banyak permasalahan.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Sikap Tegas MUI terhadap Langkah-Langkah Presiden Prabowo
- Prabowo Kenang Ansor-Banser Jaga Gereja, Ketum Ansor: Alhamdulillah, Kami Masih Konsisten
- Hadiri KTT D-8, Prabowo Kritik Negara Muslim Masih Kurang Kompak
- Cuaca Ekstrem, Megawati Serukan kepada Pemerintah Siapkan Upaya Mitigasi Menghadapi Bencana
- Kewenangan Dewan Pertahanan Nasional Dianggap Berbahaya Bagi Demokrasi dan HAM
- Anak Buah Prabowo Yakin 2025 Indonesia Bebas dari Impor