Peneliti Ini Sebut BPOM Tebang Pilih Kebijakan Kesehatan Masyarakat Terkait Air Minum

Menurutnya, BPOM lebih baik mengadakan identifikasi dan penelitian tidak hanya pada satu zat saja tetapi terhadap semua zat yang ada dalam AMDK yang sudah tersebar atau akan disebar ke pasar.
BPOM juga perlu melakukan keterbukaan publik dari hasil penelitian tersebut sehingga masyarakat sebagai konsumen akhirnya mempunyai pengetahuan dan bisa memilih atas dasar kebebasan mereka.
"Nah di sisi lain, pelaku usaha juga tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif karena ada tugas negara untuk memastikan iklim usaha itu kondusif dan kompetitif," katanya
Sahid mengatakan, BPOM dalam menjalankan tugas negara harus memiliki kesadaran bahwa AMDK galon tidak hanya guna ulang tetapi juga ada yang sekali pakai. Menurutnya, negara tidak boleh hanya berfokus pada AMDK galon guna ulang saja atau yang sekali pakai saja.
Sebagai catatan penting, upaya negara termasuk BPOM dalam kerangka kebijakan persaingan usaha untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan pemulihan pelanggaran dari entitas bisnis pada hak atas kesehatan itu harus dijalankan secara tidak diskriminatif," katanya.(ray/jpnn)
BPOM diminta tidak tebang pilih dalam menyediakan kepastian layanan kesehatan terhadap masyarakat.
Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean
- AMDK di Bawah Seliter Bernilai Ekonomi & Mudah Didaur Ulang
- Kemenperin Segera Diskusi dengan Gubernur Bali soal Pelarangan AMDK di Bawah 1 Liter
- Larangan Air Kemasan di Bawah 1 Liter Dinilai Baik untuk Masa Depan Bali
- Legislator Nilai Larangan Produksi AMDK di Bawah 1 liter Mematikan Industri
- Komitmen BPOM Soal Pengawasan Produk Kosmetik yang Beredar di Masyarakat
- BPOM Bantah Isu di Medsos soal Produk Ratansha Gunakan Merkuri