Peneliti & Pakar Sepakat Cukai Rokok Perlu Dinaikkan Demi Tekan Jumlah Perokok

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Center of Human and Economic Development Roosita Meilani Dewi menyebut penting bagi negara menaikkan cukai yang merata demi mengurangi dampak negatif konsumsi rokok.
Dia berkata demikian dalam konferensi pers bertajuk Mendorong Kebijakan Kenaikan Cukai Rokok demi Perlindungan Kesehatan Masyarakat Indonesia telah dilakukan secara virtual, Jumat (20/9) ini.
“Kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang merata dapat menghindari downtrading serta mengurangi dampak negatif multiplier effect dan eksternalitas negatif," kata Roosita, Jumat.
Dia mengusulkan kenaikan cukai rokok minimal 25 persen per tahun secara sama dan merata untuk semua jenis rokok.
"Mengingat UU Cukai menetapkan rata-rata cukai rokok hingga 57 persen. Namun, belum pernah diimplementasikan sepenuhnya,” ujarnya.
Pakar cukai rokok dari Universitas Indonesia Abdillah Ahsan menganggap penting adanya dukungan pemangku kepentingan daerah dalam penerapan kebijakan cukai merata untuk jenis rokok.
Penelitian Abdillah di beberapa daerah seperti Lampung, Bali, dan Yogyakarta menunjukkan bahwa kenaikan cukai efektif mengurangi konsumsi rokok.
"Kenaikan harga rokok perlu mendapat dukungan penuh dari pemangku kepentingan di daerah. Beban kesehatan terkait konsumsi rokok sangat besar, dan cukai bisa menjadi solusi efektif untuk mengurangi konsumsi,” katanya.
Sejumlah pakar dan peneliti sepakat menganggap pentingnya negara menaikkan cukai rokok yang merata demi mengurangi dampak negatif.
- Begini Kata Ahli soal Keterkaitan Tembakau Alternatif dengan Peluang Berhenti Merokok
- Taru Martani Sukses Ekspor Perdana di 2025, Begini Harapan Bea Cukai Yogyakarta
- Pendekatan THR Dinilai Strategi Efektif untuk Mengurangi Jumlah Perokok
- Pakar: Survei LSI Soal Hasto Kristiyanto Tabrak Asas Praduga Tak Bersalah
- Agustina Tio Harus Berobat, Pakar: Pencekalan Wewenang KPK, tetapi Pertimbangkan Kemanusiaan
- Pakar: Jaksa Rawan Salah Gunakan Wewenang, Penerapan Dominus Litis Dalam RKUHAP Perlu Kehati-hatian