Peneliti Sebut Berbahaya Jika Parpol Masuk Dalam Pemilihan Kepala Desa

Akibatnya kepentingan masyarakat desa dapat tergeser oleh agenda politik tertentu. Hal ini juga memengaruhi praktik pilkades dan kearifan lokal yang lebih lekat dengan konteks desa selama ini.

"Termasuk hubungan dengan pemilih dan isu yang diangkat, serta kentalnya relasi di desa," katanya.

Felia mengatakan penerapan sistem parpol dalam pilkades juga berpotensi mengurangi ruang partisipasi bagi calon independen atau warga desa yang tidak terafiliasi dengan parpol.

Menurut dia, ketika partisipasi parpol nasional masuk bisa jadi sistem pilkades nantinya menerapkan 'threshold' layaknya di pemilu nasional atau lokal.

Artinya, hal tersebut membatasi kesempatan bagi calon-calon tanpa dukungan parpol dan mereka yang berpotensi tetapi tidak punya modal banyak dibandingkan calon dari partai politik.

"Padahal, demokrasi di desa umumnya berlandaskan nilai gotong royong, kekeluargaan, dan kearifan lokal. Penerapan sistem parpol berpotensi mengurangi aspek partisipatif dan kompetisi terbuka dalam pilkades karena mensyaratkan jalur partai politik," ujarnya.

Lebih jauh, Felia juga menyoroti mahalnya biaya berkompetisi dalam politik, termasuk mahar politik kepada parpol, membuat sistem ini rawan mendorong maraknya politik uang, membatasi peserta dalam pilkades.

Selain itu, dapat mendorong kompetisi yang tidak sehat, serta dapat mengancam integritas dan komitmen pelayanan publik jika pilkades menggunakan sistem parpol.