Penempatan Putra Daerah di BUMN Sesuai Misi Presiden

"Ternyata gotong-royong inilah yang diyakini benar oleh Proklamator Bung Karno, sebagai solusi bagi masalah kemarjinalan rakyat Indonesia," ucapnya.

Sayangnya, kondisi BUMN saat ini sebagian sahamnya sudah dimiliki orang perorang atau kalangan swasta.

Menurut Koordinator Litbang Yayasan Bung Karno ini, kondisi yang ada menyulitkan BUMN mempertahankan independensinya dalam menentukan direksi maupun komisaris. Bahkan, berpotensi mengganggu misi BUMN sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan huruf d UU Nomor 3/2003 tentang BUMN.

Disebutkan, BUMN mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan nasional.

Dalam Pasal 2 huruf b juga menyatakan, maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah mengejar keuntungan.

"Jadi, sebuah kotradiksi, dua hal yang bertentangan yang sulit disejajarkan. Karena keuntungan dalam konteks ekonomi bersinggungan dengan persaingan perusahaan swasta, sementara BUMN adalah sebuah perusahaan negara yang tujuannya mewujudkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Lebih lanjut Master Economics dari Concordia University Montreal Kanada ini menyatakan, konsep keuntungan tidak ditemukan dalam Pasal 33 ayat 2 UUD 1945.

Pasal tersebut hanya berbicara tentang hajat hidup orang banyak, bukan orang perorang sebagaimana dalam perusahaan swasta.