Penentuan Kabareskrim Baru Harus Bebas dari Intervensi Elite

Penentuan Kabareskrim Baru Harus Bebas dari Intervensi Elite
Diskusi bertajuk "Menata Organisasi Polri di Bawah Kapolri Baru" yang digagas Institute Demokrasi dan Keamanan, di Jakarta, Kamis (7/11). Foto: dok pribadi for JPNN

Sementara, Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengingatkan, kepolisian saat ini harus betul-betul menjaga dan menerapkan merit sistem dan menghindari intervensi politik yang bisa merusak kinerja Korps Bhayangkara.

“Yang dipertaruhkan adalah masalah trust jika intervensi politik masuk terlalu jauh,” ujarnya dalam kesempatan tersebut. Dia mencontohkan dalam pemilihan Kabareskrim misalnya, jangan sampai mengutamakan factor kedekatan dan pertemanan. “Jadi, harus dengan merit sistem,” tegasnya.

Menurut dia, tantangan kepolisian ke depan adalah bagaimana mendorong kembali reformasi Polri terhadap perubahan dan dinamika sosiak, hukum, dan ekonomi yang demikian cepat. Dia mengatakan, dalam agenda reformasi Polri, masih banyak catatan-catatan. Apalagi, ujar dia, selama ini citra Polri sebagai institusi banyak mendapat sorotan.

"Terkait dengan peristiwa politik belakangan ini polisi banyak catatan negatif, misalnya penanganan soal keamanan dan ketertiban publik seperti unjuk rasa. Itu tantangan bagi kepolisian bagaimana mendorong kembali reformasi kepolisian terhadap perubahan dinamika perubahan sosial, hukum, ekonomi yang demikian cepat,” katanya.

Wakil Koordinator KontraS Feri Kusuma menjelaskan, merit sistem di tubuh Polri terutama di jabatan-jabatan strategis seperti Kabareskrim, Kapolda, ataupun Kapolres, memang mutlak harus dilakukan.

"Merit sistem penting untuk penempatan jabatan strategis di kepolisian. Tidak hanya kabareskrim, tapi juga hingga penunjukkan Kapolda dan Kapolres-Kapolres," kata Feri di kesempatan itu.

Apalagi, kata dia, pekerjaan kepolisian bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kalau mengabaikan hal ini, maka dikhawatirkan bisa mengganggu kinerja kepolisian. Semua ini berhubungan dengan kinerja kepolisian terkait dengan penegakkan hukum.

“Tugas mereka sangat dekat dengan rakyat. Bareskrim ujung tombak penegakan hukum, harus orang yang tepat dan punya kemampuan dan mau menggunakan pendekatan preventif. Orang yang sudah teruji dan jangan diisi orang-orang yang tidak tepat," kata Feri. (boy/jpnn)

Pengamat pertahanan dan keamanan Mufti Makarim mengatakan pengisian jabatan di institusi Polri, termasuk posisi Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) harus menggunakan merit sistem


Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News