Penentuan Kebutuhan CPNS Baru Dicurigai Asal-asalan

JAKARTA - Program reformasi birokrasi (RB) membuat pengajuan CPNS baru bagi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota kian rumit. Usulan CPNS baru yang dilayangkan Juli lalu digugurkan. Setelah format usulan CPNS baru dibuat ulang, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB (Kemen PAN dan RB) masih menangguhkannya. Termasuk empat daerah di Jawa Timur.

Khusus untuk usulan CPNS baru di instansi pemerintah kota dan kabupaten di Jawa Timur, data Kemen PAN dan RB menyebutkan pada Juli lalu sudah komplit. Total CPNS baru yang diminta saat itu mencapai 67.359 orang, termasuk untuk pegawai di pemerintah provinsi (pemprov).

Sayangnya, setelah diberlakukan program moratorium atau penghentian sementara CPNS baru pada 1 September lalu, usulan CPNS baru tadi buyar. Semua usulan digugurkan. Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemen PAN dan RB Ramli Naibaho menjelaskan, usulan CPNS baru dari seluruh instansi pusat maupun daerah tadi dikembalikan lagi.

Sejalan dengan semangat RB, Ramli mengatakan diberlakukan mekanisme baru bagi seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah untuk meminta jatah CPNS baru. Diantaranya, adanya laporan penghitungan ulang kebutuhan riil pegawai negeri baru. Diantaranya, penghitungan ulang ini mengacu pada kursi yang kosong karena PNS pensiun, dipecat, atau mengudurkan diri. Selain itu, permintaan harus disertai hasil analisis jabatan dan juga tembusan ke gubernur setempat.