Penerapan Buy the Service Jabodetabek Embrio Sistem Transportasi Massal
Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan angkutan umum massal, khususnya di kawasan aglomerasi seperti Jabodetabek.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap BTS bisa mengalihkan pergerakan untuk menggunakan kendaraan pribadi ke angkutan umum massal di wilayah Jabodetabek.
"Kota Bogor sebagai percontohan,” kata Budi Karya.
Dia mengatakan, penerapan BTS di kawasan aglomerasi seperti Jabodetabek perlu dilakukan karena pergerakan masyarakat di wilayah tersebut sangat tinggi dan membutuhkan layanan transportasi publik yang baik.
“Indonesia memiliki beberapa wilayah aglomerasi perkotaan besar. Jabodetabek merupakan yang paling besar, dengan jumlah penduduk 33 juta jiwa, kebutuhan pergerakan masyarakat mencapai 88 juta setiap hari. Untuk itu diperlukan transportasi publik yang aman dan nyaman, agar pergerakan masyarakat bisa dilayani dengan baik,” kata dia
Budi Karya mengungkapkan, penerapan program BTS di kota Bogor harus dilakukan dengan cermat dan melibatkan para pemangku kepentingan terkait, agar jangkauan layanan transportasi publiknya bisa lebih luas lagi.
“Dengan penerapan program BTS ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan menurunnya polusi udara yang terjadi di Kota Bogor. Kemudian dari sisi biaya perjalanan juga menjadi lebih ekonomis,” jelas Budi Karya.
Pada 2020, program BTS sudah diterapkan di 5 kota yaitu Medan, Palembang, Surakarta, Yogyakarta dan Denpasar, dan sudah melayani sekitar 1,5 juta perjalanan masyarakat, walaupun pada masa pandemi ini ada pembatasan kapasitas maksimal penumpang sebesar 50 persen.
Kementerian Perhubungan memperluas penerapan program “Buy The Service” ke Jabodetabek, dengan kota Bogor sebagai kota percontohan.
- Benahi Sistem Transportasi Nasional, Presiden Bentuk Ditjen Integrasi & Multimoda di Kemenhub
- Terbukti Korupsi Proyek Kereta Api, 2 Mantan Kepala Balai KA Ini Divonis Penjara Sebegini
- Kemenhub Diminta Lebih Bijak soal Pelarangan Truk Sumbu 3 di Hari Besar Keagamaan
- 134 Perwira PIP Semarang Ikut Pelantikan Terpadu Kemenhub 2024
- Pemerintah Diminta Pakai Teknologi Digital Untuk Memperketat Pengawasan Truk ODOL
- KPK Incar Pejabat BPK yang Terlibat di Kasus Korupsi Kemenhub