Penerapan Protokol Kesehatan Jadi Perhatian Utama dalam Pilkada 2020
![Penerapan Protokol Kesehatan Jadi Perhatian Utama dalam Pilkada 2020](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/watermark/2018/06/27/warga-menggunakan-hak-suaranya-di-pilkada-ilustrasi-foto-ricardojpnncom.jpg)
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PP Wanita Syarikat Islam (WSI) Prof. Dr. Valina Singka Subekti, mengatakan bahwa penyelenggaran pilkada 2020 berbeda dari sebelumnya karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19.
Situasi dan kondisi yang tidak mendukung ini menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggaraan pilkada yang berintegritas.
Padahal, penyelenggaraan pilkada bertujuan untuk mendapatkan pemimpin yang dapat menyegerakan kualitas kehidupan masyarakat di daerah.
“Persebaran Covid-19 makin meningkat, sedangkan protokol kesehatan makin longgar,” kata Dr Valina, dalam webinar bertema Pilkada Serentak 2020 di tengah Pandemi.
“Peran WSI adalah untuk mengedukasi masyarakat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan,” lanjut Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia tersebut.
Hadir dalam webinar antara lain Viryan Komisioner KPU RI, Ratna Dewi Pettalolo Anggota Bawaslu RI, Misna M Attas KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan Titi Anggraini Direktur Eksekutif Perludem.
Dalam paparannya, Komisioner KPU RI Viryan mengatakan bahwa penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada serentak menjadi salah satu perhatian utama.
Hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya anggaran Pilkada sebanyak Rp4 triliun, yang sebagian besar kegunaannya dialokasikan untuk membeli Alat Perlindungan Diri (APD).
Penerapan protokol kesehatan menjadi salah satu perhatian utama dalam pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang.
- Pengamat: Pilkada Barito Utara Berjalan Baik, Sesuai Aturan yang Belaku
- Ketua KPU Barito Utara Sebut Sudah Jalankan Seluruh Aturan Pilkada
- Johanis Tanak Nilai Kewenangan DPR Evaluasi Pejabat Bertentangan dengan UU
- Agustina-Iswar Ditetapkan Sebagai Wali Kota-Wakil Wali Kota Semarang, Langsung Tancap Gas
- KPU Dapat Sanksi Peringatan Keras, MK Diminta Pertimbangkan Putusan DKPP Pilkada Madina
- Langkah KPU Barito Utara yang Tetap Ngotot Izinkan Pemilih Ilegal Mencoblos Dipertanyakan