Penerbitan SUN akan Perketat Likuiditas

JAKARTA - Penerbitan surat utang negara (SUN) untuk pembiayaan pemerintah dinilai akan meminimalisir terjadinya likuiditas pada dunia perbankan. Direktur Utama Bank Mandiri Agus Martowardojo mengatakan, dengan langkah riil ini maka dunia perbankan akan mendukung upaya pemerintah mencari pembiayaan dari luar negeri.

"Secara realita kita kurang menyarankan pemerintah untuk membiayai kebutuhan tambahan atas APBN dengan menerbitkan surat utang negara. Jangan menerbitkan surat utang negara yang diambil dananya dari masyarkat karena akan menciptakan likuiditas yang lebih ketat di perbankan," katanya di Jakarta, Kamis (20/11).

Lebih lanjut ia mengatakan, apabila ada defisit APBN yang membutuhkan pembiayaan maka sebaiknya pemerintah menggunakan pembiayaan yang berasal dari luar negeri. Dengan begitu, pihaknya perbankan nasional sangat mendukung pemerintah untuk mencari dana yang berasal dari luar baik dengan kerjasama bilateral maupun melalui hubungan dengan lembaga-lembaga multilateral.

"Untuk menghindari terhindar agar likuiditas dalam negeri tidak ketat ya harus mencari sumber dari luar negeri, mungkin bisa dengan cara swap atau pinjam antar negara, bisa pinjam juga ke lembaga multilateral internasional. Multilateral itu kan bisa IDB, ADB, WB, IMF," cetusnya.

Namun demikian, lanjut dia, bila nantinya kerjasama akhirnya dilakukan pemerintah maka tetap harus berpegang teguh pada saling menghormati serta tetap menjaga kemandirian dan kepentingan nasional. "Kita boleh berhubungan dengan pihak luar, tapi yang pertama adalah persyaratanya jangan sampai membuat kita kehilangan kemandirian dan tentu itu termasuk masalah bunga dan pajak," katanya sembari menegaskan bila dalam klausul perjanjian terdapat prasyarat yang merugikan maka sebaiknyan tidak usah diterima.

Ia menambahkan, saat ini pemerintah tengah membuka semua alternatif dan solusi dalam rangka mencegah terjadinya krisis. Selain itu, pemerintah saat ini juga lebih berhati-hati dalam menerapkan manajemen resiko dan lebih taat terhadap hukum. "Saya yakin pemerintah akan melakukan dengan bijaksana," tegasnya. (rie/JPNN)