Penerima Bantuan Pemprov Gorontalo Wajib Tidak Merokok

jpnn.com - GORONTALO - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo terus menggenjot program pembangunan sumber daya manusia (SDM). Provinsi yang dipimpin Rusli Habibie itu punya program unggulan seperti Prodira (Program Pendidikan Untuk Rakyat) dan Jamkesta (Jaminan Kesehatan Semesta).

Pada tahun 2015 nanti, Pemprov Gorontalo akan menggenjot bantuan untuk warganya demi memacu pembangunan SDM. Namun, ada syarat khusus bagi warga Provinsi Gorontalo yang bisa menerima menerima bantuan.

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengatakan, ada empat syarat yang harus dipenuhi bagi penerima bantuan dari provinsi hasil pemekaran Sulawesi Utara itu. Pertama, penerima tidak merokok. Kedua, penerima bantuan harus mengikuti program Keluarga Berencana (KB).

Ketiga, penerima bantuan harus menyekolahkan anaknya dalam program pendidikan dasar 12 tahun. Syarat terakhir adalah  bersedia mendonorkan darah.

"Ini sebuah terobosan baru dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk menyukseskan berbagai program pembangunan. Jadi semua penerima bantuan baik Prodira, Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) yang saat ini sudah mencapai 300 ribu orang penerima, harus mengikuti empat persyaratan ini mulai tahun depan. Calon penerima bantuan harus tidak merokok atau bukan perokok. Itu dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk pemerintah. Saya ingin masyarakat memiliki pola hidup sehat," kata Rusli.

Ketua DPD I Partai Golkar Gorontalo ini menuturkan, kebijakan itu sejalan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang baru-baru ini ditetapkan DPRD. Perda itu melarang setiap orang merokok di delapan lokasi strategis di antaranya tempat proses belajar-mengajar, fasilitas kesehatan, tempat umum dan tempat kerja.

Terkait dengan keharusan mengikuti program KB, Rusli menjelaskan, hal itu untuk mengedukasi masyarakat terkait pentingnya keluarga kecil bahagia dengan dua anak cukup. Sebab, permasalahan kemiskinan tidak saja dipengaruhi kurangnya pendapatan, tapi juga faktor jumlah kelahiran anak yang tidak terencana dan tak terkontrol.

"Jika penduduk Indonesia dan khususnya di Gorontalo terus membludak, bagaimana dengan ketersediaan air, pangan, pemukiman dan masalah sosial lainnya. Oleh karena itu program KB pemerintah pusat wajib kita sukseskan," tutur mantan Bupati Gorontalo Utara itu.