Penerima BLT Sultra Capai 271.042 RTS

KENDARI - Gubernur Sultra Nur Alam mengimbau bupati dan walikota se Sultra untuk segera membentuk tim pengendali dan pengawas dalam rangka pendataan, verifikasi dan penyaluran BLT. Ia pun meminta Bupati dan Walikota se-Sultra membuka akses informasi, untuk menampung berbagai pangaduan atau keluhan masyarakat soal BLT. Sementara, untuk menguji keakuratan data dan juga hasil verifikasi, maka perlu dilakukan uji petik di kabupaten dan Kota.
Hal itu dikatakan Gubernur Sultra dalam acara Rapat Koordinasi Penyaluran BLT, Kamis kemarin di aula Rumah Jabatan.

Dikatakan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2008 di wilayah Sultra, mencapai angka 271.042 Rumah Tangga Sasaran (RTS).
Menurut dia penyaluran BLT untuk RTS ini, pemerintah masih mengunakan data Mei 2006, dengan rincian masing-masing kabupaten dan kota adalah Buton 39.277, Muna 44.131, Konawe 49.721, Kolaka 29.458, Konsel 55.764, Bombana 12.906, Wakatobi 13.258, Kolut 10.489, Kendari 20.609 dan bau-bau 16.302.

"Dalam penyaluran BLT, ada dua jenis BLT RTS yang diberikan kepada penduduk dengan kategori hampir miskin, miskin dan sangat miskin. dan BLT plus, yakni BLT RTS ditambah dengan beras miskin (Raskin) dan minyak goreng, yang hanya diberikan kepada penduduk kategori miskin dan sangat miskin," ujar Nur Alam.

Berkaitan dengan itu, Nur Alam berharap, seharusnya semua jenis bantuan seperti raskin, Minyak Goreng dan BLT hendaknya mengacu pada data tersebut, baik jumlah maupun sasaran. Jangan sampai menurutnya, BLT yang diberikan, tidak sesuai sasaran terutama kepada penduduk miskin dan sangat miskin.

Mantan Wakil Ketua DPRD Sultra ini menambahkan, saat verifikasi terhadap data BLT RTS oleh RT/RW, yang harus diperhatikan, berapa jumlah RTS yang tidak lagi memenuhi syarat berdasarkan 14 kriteria yang ditetapkan pemerintah. Kemudian berapa jumlah Rumah tangga berdasarkan verifikasi yang masuk kategori hampir miskin, miskin dan sangat miskin, dan berapa jumlah penerima BLT RTS yang baru.

"Hal-hal yang ini penting dilakukan, karena berpengaruh terhadap rencana pendataan RTS Bulan September 2008 mendatang yang akan dilakukan BPS," ujarnya.

Nur Alam menekankan, penyaluran BLT, harus dilakukan secara serius oleh petugas Kantor Pos, agar masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik, dan betul-betul sampai pada RTS yang berhak untuk mendapatkan BLT.

"Instansi teknis seperti BPS, Dolog, Dinas Sosial, segera melakukan langkah-langkah konkrit penyusunan instrumen pendataan, mekanisme penyaluran dan indikator-indikator yang jelas, untuk penetapan kategori penduduk miskin, sesuai dengan situasi dan kondisi daerah, misalnya apakah pemberian BLT, tetap mengacu pada asumsi satu atap satu rumah dianggap satu rumah tangga, seperti sistem pendataan lalu, tetapi bagaimana dengan rumah tangga yang tinggal dalam satu rumah, kondisi kondisi seperti banyak terjadi di desa-desa di Sultra," jelasnya.