Penerima Kompensasi BBM Akan Miliki Kartu Tunggal

"Kompensasi tersebut tentu sesuai dengan kesepakatan eksekutif (pemerintah) dan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) yang memerlukan kerjasama pemerintah pusat dan daerah dalam menyalurkannya," ujar Wapres Boediono.

Dalam pelaksanaan kompensasi ini, kata Boediono, ada berbagai hal yang bisa dipetakan menyangkut hubungan pemerintah pusat dan daerah. Hal pertama adalah penyaluran beras untuk rumah tangga miskin (raskin)yang akan menjadi paket utama. "Apabila kita laksanakan penyesuaian BBM, kita tingkatkan dan pertajam volumenya," ujarnya.

Memang, diakui Boediono, penyaluran raskin di beberapa daerah masih belum berjalan dengan baik. Dia memberikan contoh temuan di lapangan di mana raskin dijual dengan selisih hingga Rp. 400/kg dan dijual dengan harga Rp. 2.000/kg. "Perlu kita siapkan dan perbaiki. Masih ada simpul-simpul yang tidak sesuai dengan realita yang direncanakan di atas kertas,"katanya.

Untuk mengatasi tingginya harga raskin ini, Boediono mengharapkan kerjasama semua pihak, terutama peran optimal dari pemerintah daerah. "Bagaimana mengurangi biaya dari titik distribusi hingga rumah tangga. Beberapa daerah sudah melaksanakannya dengan baik dan menjual dengan harga Rp. 1.600/kg," ujar Boediono.