Penerimaan CPNS, Ajukan Formasi Jurusan Psikologi

MAKASSAR - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Makassar, Sulawesi Selatan mengajukan formasi CPNS untuk jurusan psikologi. Psikolog ini akan menjadi petugas bimbingan dan konseling di dua instansi.
Kepala Bidang Perencanaan dan Informasi Kepegawaian BKD Makassar, Ikhsan NS, mengatakan, dari 88 kuota CPNS yang diberikan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) kepada Pemkot Makassar, semuanya telah dibuatkan usulan formasi lantas dikirim ulang ke Jakarta.
"Dari 88 kuota CPNS, kita usulkan 10 persen guru dan 10 persen tenaga kesehatan. Sisanya teknik, hukum, dan psikologi," ujar Ikhsan seperti yang dilansir FAJAR (Grup JPNN.com), Jumat (11/7).
Khusus untuk jurusan psikologi, BKD dan Inspektorat Makassar yang membutuhkannya. Mereka ini yang akan memberikan advice kepada pegawai yang bermasalah. Fungsinya, mereka menjadi psikolog bagi sesama PNS. BKD berharap, formasi ini dipenuhi oleh pusat.
Sementara itu, Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, mengungkapkan, adanya formasi hukum yang diusulkan dalam pengajuan ulang formasi ke Kemenpan, disebabkan jurusan itu sangat mendesak saat ini, terutama untuk menertibkan aset. Pemkot akan memperkuat sistem kepemilikan aset daerah secara hukum. (mp3)
MAKASSAR - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Makassar, Sulawesi Selatan mengajukan formasi CPNS untuk jurusan psikologi. Psikolog ini akan menjadi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Lemkapi Sebut RUU Kejaksaan akan Membuat Jaksa Kebal Hukum
- Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi, Tessa Bilang Begini
- Mega Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retret, Pengamat Singgung Soal Prabowo Pekikkan Hidup Jokowi
- Puji Menhut, Menteri Lingkungan Norwegia: Dunia Memandang Peran Anda
- BSI Siap Layani 185 Ribu Calon Haji, Pelunasan Tahap 1 Sudah Dibuka
- Menteri Nusron dan APK Didesak Tangani Kasus Sengketa Tanah di Daerah