Penerimaan Pajak Masih Lemah, Hanya Rp 518 Triliun
jpnn.com - JAKARTA - Berdasar data Kemenkeu, realisasi penerimaan perpajakan pada semester pertama 2016 hanya Rp 518,4 triliun. Jumlah itu hanya 33,7 persen dari target di APBNP 2016 sebesar Rp 1.539,2 triliun.
Rendahnya harga minyak mentah serta masih lesunya aktivitas ekspor-impor mengakibatkan penerimaan pajak merosot.
Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara, realisasi penerimaan pajak pada semester pertama lebih rendah kalau dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
’’Secara nominal, ada di bawah 2015. Selisihnya sekitar Rp 17,7 triliun,’’ ujarnya di gedung DPR, Rabu kemarin (13/7).
Penerimaan pajak secara nominal relatif sama dengan tahun lalu. Pada 2015, realisasi penerimaan pajak nonmigas mencapai Rp 458 triliun. Tahun ini jumlahnya tidak jauh berbeda pada periode yang sama.
Yang tertekan adalah penerimaan pajak penghasilan (PPh) migas yang merosot hingga 40 persen atau sekitar Rp 11 triliun bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Demi menggenjot penerimaan perpajakan yang masih minus, kata Suahasil, pemerintah sangat mengandalkan kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak. Pemerintah berharap mendapat tambahan penerimaan pajak Rp 165 triliun dari uang tebusan pajak.
Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menuturkan, program tax amnesty diharapkan menjadi mesin pendorong tercapainya target penerimaan negara Rp 1.539 triliun. Regulasi akan mengarahkan dana tax amnesty menjadi investasi. (ken/gen/jos/jpnn)
JAKARTA - Berdasar data Kemenkeu, realisasi penerimaan perpajakan pada semester pertama 2016 hanya Rp 518,4 triliun. Jumlah itu hanya 33,7 persen
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- PT Marwi Indonesia Industrial Resmi Kantongi Izin Fasilitas Kawasan Berikat, Ini Harapannya
- Kementan-Pupuk Indonesia Teken Kontrak Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Subsidi di 2025
- Arief Poyuono Merespons Polemik PPN 12 Persen
- Harga Emas Antam Hari Ini Naik, Jadi Sebegini Per Gram
- Demi Kemajuan Koperasi, Forkopi Menyerukan Diakhirinya Dualisme DEKOPIN
- Indef Beberkan Kondisi Ekonomi, PPN 12% Tak Realistis