Penerimaan PPPK Kini Terbentur Masalah Anggaran

jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah pusat mulai membuka perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tapi ternyata belum semua daerah melaksanakan program tersebut. Kondisi itu juga terjadi di wilayah Jatim.
BACA JUGA : Banyak Pelamar PPPK Salah Pilih Lokasi
Bukan hanya pemprov, sebagian pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jatim belum berani memastikan pelaksanaan rekrutmen PPPK. Hal itu tak terlepas dari belum adanya alokasi anggaran untuk gaji para pegawai hasil rekrutmen.
Karena itu, pemprov maupun pemerintah kabupaten/kota di Jatim tengah menyiapkan skenario pelaksanaan rekrutmen itu.
''Saat ini kami kaji bersama-sama. Ada beberapa opsi yang sedang kami buat,'' kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Anom Surahno.
BACA JUGA : Hasil Verifikasi Dokumen Pelamar PPPK Disandingkan dengan Data BKN
Dia menjelaskan, sesuai pengarahan pemerintah pusat, sejatinya seluruh pemerintah daerah, baik pemprov maupun pemkab/pemkot), diminta untuk melakukan rekrutmen PPPK tahap pertama sebelum awal Maret 2018. Formasi yang menjadi prioritas adalah para tenaga honorer K-2 yang ada di tiap-tiap institusi daerah.
Masalahnya, saat ini pemprov maupun pemkab/pemkot di Jatim terganjal permasalahan anggaran perekrutan. Yakin, belum dialokasikannya anggaran untuk PPPK pada APBD tahun ini.
Para PPPK hasil seleksi memulai tugas paling cepat pertengahan 2019 atau Juli yakni setelah perubahan APBD.
- 5 Berita Terpopuler: Dipastikan Hanya 25% yang Lulus PPPK, tetapi Jangan Ada PHK, Tolong Teken SK Honorer
- Pejabat Usul Moratorium Mutasi PNS & PPPK Mulai Berlaku Awal 2025
- Evaluasi Kinerja Pegawai Honorer, Bupati Hermus Indou Bentuk Tim
- 5 Berita Terpopuler: Ada Masalah Serius, MenPANRB Bikin Terobosan, Semua Honorer TMS Ikut Seleksi PPPK 2024 Tahap 2
- Bupati: Ingat, Setiap Tahun Saya yang Teken SK Honorer
- Guru Agama Bingung, Kemenag & Kemendikdasmen Lepas Tangan soal Tunjangan Sertifikasi