Penetapan Caleg Terpilih Tunggu Data dari MK
jpnn.com, JAKARTA - KPU masih menunggu pemberitahuan dari Mahkamah Konstutusi (MK) mengenai daerah mana saja yang ada sengketa hasil Pemilu 2019. Pemberitahuan itulah yang menjadi dasar KPU untuk menerbitkan keputusan penetapan caleg terpilih.
Ketua KPU Arief Budiman menyatakan, pihaknya sudah bersurat ke MK mengenai permintaan informasi daftar sengketa hasil pemilu.
’’MK nanti yang memberitahukan kepada kami secara resmi daerah mana yang ada sengketa dan tidak ada sengketa,’’ terangnya. Surat tersebut akan menjadi pedoman bagi KPU dalam mengambil tindakan lebih lanjut.
Memang, berdasar website MK, bisa terlihat daerah mana saja yang terdapat sengketa. Pihaknya hanya hendak memastikan secara resmi apakah daerah itu bersengketa atau tidak. Sebab, pada dasarnya, pengajuan permohonan sengketa ditutup sejak 24 Mei.
Saat ini, tutur dia, tinggal MK menjawab surat dari KPU. ’’Dia mengirim surat berdasar pendaftaran sengketa, pencatatan di buku register, atau dimulainya sidang, terserah,’’ lanjutnya. Bagi KPU, yang penting jelas daerah mana yang terdapat sengketa dan mana yang nihil sengketa.
BACA JUGA: Arief Poyuono Khawatir Sikap SBY Bikin AHY Tak Bisa Mandiri
KPU baru menerbitkan keputusan mengenai daerah mana saja yang bisa menetapkan calon terpilih setelah ada surat dari MK. Bisa saja pasca pendaftaran terdapat perkembangan.
’’Misalnya sekarang disengketakan 326 (daerah), ternyata nanti banyak yang dinyatakan dismiss. Kan bisa diberi tahu lagi kami,’’ tambahnya.
Penetapan caleg terpilih hasil Pemilu 2019 tidak bisa dilakukan secara serentak, KPU menunggu data daerah mana saja yang ada sengketa hasil Pemilu 2019.
- Di MK, Kubu Petrus Omba Sebut Dalil Gugatan Seharusnya Selesai di Bawaslu atau PTUN
- KPU: Tingkat Partisipasi Pemilih di Pilgub Gorontalo Capai 79 Persen
- Soal Sengketa Pilkada Tomohon, Pengamat: Mutasi ASN Sudah Cukup Diskualifikasi Carroll Senduk
- 12 Fakta Sidang Sengketa Pilkada Siak: TPS Fiktif hingga Tak Ada Rekomendasi PSU
- Salim Kamaludin Bantah Tuduhan Pihak Terkait di Sidang Perselisihan Pilkada Halteng
- Penasihat Hukum Minta Majelis Hakim Soroti Rekomendasi Bawaslu terkait Pilkada Madina