Penetapan DPT Dinilai Kurang Transparan

jpnn.com - JAKARTA – Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilpres 2014 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU, Jumat (13/6) dihujani kritik. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai, terdapat sejumlah kelemahan pada DPT tersebut.

Di antaranya, tidak adanya DPT by name by address yang mengakibatkan minimnya pencermatan, penggabungan tempat pemungutan suara (TPS) yang bisa mengurangi partisipasi pemilih, serta daftar kota yang mengalami peningkatan DPT secara signifikan.

Rapat pleno terbuka penetapan DPT itu dimulai di lantau 2 Kantor KPU sekitar pukul 14.00. Tampak sejumlah komisioner KPU. Antara lain, Husni Kamil Manik, Arief Budiman, Ferry Kurnia, dan Ida Budhiati. Ketua Bawaslu Muhammad juga hadir dalam rapat tersebut.

Ketua KPU Husni Kamil Manik menjelaskan, sesuai dengan hasil pencocokan selama 14 hari, total DPT adalah 190.290.936. Perinciannya, DPT dalam negeri 188.252.225 dan DPT luar negeri 2.038711. Pemilih laki-laki 95.213.884 dan pemilih perempuan 95.077.052. ’’Ini semua telah dilakukan pemutakhiran,’’ paparnya.

Selain itu, terdapat pengurangan jumlah TPS jika dibandingkan dengan Pileg 2014. Saat ini TPS berada 479.183 titik dengan perincian TPS dalam negeri 478.838 titik dan TPS luar negeri 498 titik. Pengurangan itu terjadi karena penggabungan TPS sebagai upaya efisiensi. ’’Misalnya, dalam satu lokasi yang memanfaatkan sekolah terdapat dua TPS, ini yang digabung,’’ paparnya.

Ketua Bawaslu Muhammad langsung mengkritik penetapan DPT tersebut. Menurut dia, penetapan DPT Pilpres 2014 memiliki banyak kelemahan. Di antaranya, tidak ada list DPT by name by address yang diberikan kepada Bawaslu dan panwaslu sehingga pencermatan tidak bisa dilakukan secara maksimal. ’’Ada tambahan jumlah DPT, tapi kami tidak bisa memeriksa kebenarannya,’’ ujarnya.

Kebijakan penggabungan sejumlah TPS juga harus ditinjau ulang. Terutama harus mempertimbangkan kondisi lapangan. Bawaslu meminta penggabungan TPS tidak malah membuat partisipasi pemilih menurun. Misalnya, transportasi yang jauh. ’’Ini yang bisa merugikan masyarakat,’’ tegasnya.

Yang juga cukup urgen, belum adanya daftar kota dan kabupaten yang mengalami peningkatan signifikan. Dia mengatakan, dengan diketahuinya daftar kota yang jumlah DPT meningkat, dapat diketahui penyebab peningkatan itu. ’’Ini bisa dimanfaatkan sejumlah pihak. Kami harus mengawasi ini,’’ katanya.