Penetapan DPT Nasional Molor Lagi
jpnn.com - JAKARTA – Rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan menunda penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara nasional. Penetapan disepakati baru akan dilakukan hingga dua minggu ke depan, atau selambat-lambatnya 4 November 2013.
“KPU akan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu untuk menunda penetapan rekapitulasi DPT secara nasional,” ujar Ketua KPU, Husni Kamil Manik, di gedung KPU, Jakarta, Rabu (23/10) petang.
Menurut Husni, dengan adanya penundaan, KPU memiliki waktu dua minggu menyandingkan data guna mengetahui sejauh mana sebenarnya dugaan ketidaksinkronan data pemilih yang ada. Terutama terhadap temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Akan kita sandingkan di mana kekurangannya. Karena aplikasi yang kita dapatkan yang diiolah secara sistemik, kelihatannya tidak banyak lagi data yang kurang lengkap. Jumlahnya kurang dari 0,4 persen dari total pemilih,” katanya.
Selain terhadap temuan Bawaslu, KPU menurut Husni juga mengundang sejumlah lembaga untuk dapat memberi masukan. Terutama terhadap lembaga-lembaga yang memiliki data pemilih untuk pemilu 2014.
Sebelumnya, Ketua Bawaslu, Muhammad, menyatakan lembaganya menemukan sejumlah fakta bahwa hingga 23 Oktober 2013, masih terdapat sejumlah masalah yang dikhawatirkan menimbulkan permasalahan dalam penetapan DPT nasional.
“Karena itu Bawaslu menyampaikan rekomendasi agar KPU melakukan pencermatan ulang terhadap DPT yang akan ditetapkan selambat-lambatnya sampai tanggal 4 November 2013. Pencermatan dilakukan dengan melibatkan stakeholders terkait seperti panitia pengawas pemilu dan partai politik,” katanya.
Jumlah temuan data yang tidak sesuai sebagaimana diamantkan undang-undang, menurut pimpinan Bawaslu, Daniel Zuhron, jumlahnya bahkan mencapai 11 juta pemilih.
JAKARTA – Rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan menunda penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara nasional.
- Al Araf Nilai Jokowi Memalukan Turun Kampanye di Pilkada 2024
- Polres Pematangsiantar Siap Berikan Keamanan di TPS Saat Pilkada Berlangsung
- Temuan Perludem: Ribuan Kasus Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada Serentak 2024
- Jenderal Sigit Pastikan Kesiapan Polri Jelang Pilkada Serentak 2024
- BKD Banten Periksa Pejabat Kesbangpol Soal Spanduk Kontroversial, Sanksi Menanti
- Irjen Karyoto Sebut Ada 6 TPS Sangat Rawan di Jakarta