Penetapan Perwira TNI-Polri sebagai Pj Kepala Daerah Sebuah Kemunduran
Jumat, 27 Mei 2022 – 20:38 WIB

Pengamat kebijakan publik Universitas Hasanuddin Makassar, Amril Hans. ANTARA/Ist.
Sebab, dalam mengatur pemerintahan, masyarakat, dan persoalannya yang makin kompleks, dibutuhkan kepemimpinan yang dapat mengerti dan memahami persoalan hingga di level paling bawah. (ant/fat/jpnn)
Penetapan pejabat TNI-Polri sebagai Pj Kepala Daerah dikritik pengamat kebijakan publik Unhas Amril Hans. Dia menyebut langkah itu sebuah kemunduran.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
BERITA TERKAIT
- Bupati Yahukimo Tegaskan Guru & Nakes di Anggruk bukan Anggota TNI-Polri
- Polri-TNI Evakuasi Para Guru & Tenaga Kesehatan yang Diserang KKB di Yahukimo
- Komnas HAM Minta Rencana Perluasan Kewenangan TNI-POLRI Dikaji Ulang
- Bisnis Ilmu
- Harmoni Ramadan, Kebersamaan TNI-Polri di Halaman Mapolda Riau
- Ary Ginanjar Berikan Booster dan Roadmap kepada Pimpinan Unhas