Penetapan UMP Jangan jadi Alasan Tindakan PHK

jpnn.com - JAKARTA – Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan, pengusaha sama sekali tak punya alasan untuk melakukan PHK atau pensiun dini massal. Pasalnya, sebagian besar daerah sudah mematuhi formula upah minimum provinsi (UMP).
“Memang ada yang menetapkan di atas formula. Tapi, bedanya paling Cuma 1-3 persen saja. Bukan berbeda 5-10 persen. Misalnya, UMK di Surabaya yang ditetapkan sekitar Rp 3 juta. Kenaikannya sekitar 12,5 persen. Hanya berbeda 1persen dari formula pemerintah 11,5 persen. Tapi Maspion melakukan pemecatan dengan alasan seperti itu,” terangnya.
Dia pun menuntut agar perusahaan lebih jujur dalam melakukan tindakan PHK.
Penetapan UMP yang sudah hampir sesuai dengan permintaan seharusnya tak dijadikan alasan.
“Saya juga menuntut tanggung jawab dari Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. Karena dia berkata PP 78 seharusnya mencegah PHK,” tegasnya. b
JAKARTA – Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan, pengusaha sama sekali tak punya
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pegadaian Turut Wujudkan Keberlanjutan Energi & Air Bersih di Batam
- BPS Ungkap Penyebab Turunnya Angka Penumpang Angkutan Udara di Kepri
- Koalisi Sipil Yakin Kepemimpinan Baru di Pertamina Bisa Perbaiki Tata Kelola Perusahaan
- Pendakian Puncak Cartensz Dihentikan Sementara Setelah 2 Pendaki Dinyatakan Tewas
- Imbas Banjir, 1.229 Warga Jakarta Mengungsi, Ada di Ruko Pinggir Jalan
- Pasangan Suami Istri Dilaporkan Terseret Banjir Bandang di Bogor