Pengacara Abdillah Seret DPRD

JAKARTA - Giliran tim penasehat hukum Walikota Medan non aktif Abdillah menyampaikan nota pembelaan (pledoi) di persidangan tipikor, Jumat (12/9). Pledoi setebal 363 halaman itu hampir semuanya berupa sanggahan terhadap materi tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) misalnya, Ahmad Yani,SH dkk menilai Abdillah, dan juga Ramli, tidak bisa dipersalahkan hanya karena keduanya memerintahkan anggaran pembelian damkar dimasukan ke P-APBD Kota Medan Tahun 2005.

Kalau Abdillah dan Ramli dijadikan terdakwa dalam perkara ini, menurut tim penasehat hukum Abdillah, mestinya seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan periode 2004-2009 juga harus dijadikan tersangka karena ikut menyetujui pengesahan P-APBD.

Ahmad Yani dalam pledoinya menyatakan, JPU telah salah dalam mengambil kesimpulan hukum. Serangkaian perbuatan berupa pertemuan atau rapat-rapat dalam rangka pengadaan mobil damkar dan kemudian memasukkan ke dalam PAPBD dinilai JPU sebagai suatu niat jahat.

Ahmad Yani menilai, JPU sama sekali tidak memasukkan aspek hukum bahwa antara Walikota dan Wakil Walikota memiliki hubungan dan memiliki kewenangan membuat usulan P-APBD.