Pengacara Bonaran Minta MK Batalkan Pasal Multitafsir di KUHAP

jpnn.com - JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini (25/11) kembali menggelar persidangan uji materi pasal-pasal dalam KUHAP yang mengatur dua alat bukti dalam penetapkan tersangka. Uji materi atas pasal-pasal di KUHAP itu diajukan oleh tim pengacara Bupati Tapanuli Tengah, Raja Bonaran Situmeang.

Pada persidangan itu, tim pengacara Bonaran dalam permohanannya meminta MK menyatakan Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945. Anggota tim pengacara Bonaran, Kores Tambunan menyebut pasal-pasal di KUHAP itu melanggar prinsip tentang persamaan hak warga negara di hadapan hukum sebagaimana diatur konstitusi‬

Menurutnya, pasal tentang dua alat bukti yang cukup dalam penetapan seseorang sebagai tersangka berikut proses penahanannya masih multitafsir. Karenanya, ketentuan itu perlu dibatalkan agar tidak memunculkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. "Meminta majelis hakim mengabulkan seluruh permohonan kami dan mencatatkannya dalam lembaran negara," ujar Kores.

Seperti diketahui, Bonaran kini menjadi tahanan KPK. Sangkaannya adalah menyuap Akil Mochtar saat masih memimpin MK.

Namun, kubu Bonaran mempertanyakan bukti yang digunakan KPK untuk menjeratnya. Hanya saja, KPK tak mau membukanya.

Sedangkan anggota tim pengacara Bonaran lainnya, Amor Tampubolon menyebut penolakan KPK membuka bukti untuk menjerat kliennya itu karena tak ada dasar hukumnya. Namun, Amor menyatakan bahwa sikap KPK  itu jelas melanggar hak Bonaran.

”Mereka (KPK) bilang tidak ada aturan soal itu. Padahal di KUHAP, Pasal 15, diatur soal itu, demi pembelaan, sebagaimana juga diatur undang-undang tentang HAM (hak asasi manusia, red),” jelas Amor.‬

Menurutnya, jangan sampai bukti baru dicari setelah Bonaran ditetapkan sebagai tersangka. “Petitum dalam uji materi yang menjadi pokok gugatan adalah soal barang bukti sebagai basis hukum untuk menjerat Bonaran,” ujar Amor.