Pengacara Brigadir J Minta Kapolda Metro Dinonaktifkan

jpnn.com, JAKARTA - Pengacara keluarga Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat (J), Kamaruddin Simanjuntak, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menonaktifkan Kapolda Metro Jaya Irjen Mohammad Fadli Imran.
Penonaktifan demi objektivitas penanganan perkara penembakan Brigadir Yosua.
Kamaruddin mengaku ragu kasus ini bisa ditangani secara transparan oleh Polda Metro Jaya selama dipimpin Fadli.
Keraguan itu menyusul viralnya video Fadli yang memeluk Irjen Ferdy Sambo saat kasus ini tengah disorot semua pihak.
"Bahkan di Polda Metro Jaya kita lihat ada yang peluk-pelukan, nangis-nangisan, kemudian ber-framing dengan Komnas Perempuan dan minta perlindungan LPSK. Oleh karena itu sikap kami tetap sama (nonaktifkan), demi objektivitas," kata Kamaruddin, Kamis (21/7).
Kamaruddin menegaskan tak pernah menuduh pihak-pihak yang diminta dinonaktifkan tersebut sebagai pelaku dari kasus tersebut.
Teranyar, Polri menonaktifkan Karo Paminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan dan Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budhi Herdi Susianto.
"Kami tidak menuduh mereka pelakunya, tetapi baiknya dinonaktifkan dulu, sekiranya nanti tidak terbukti bersalah dikembalikan hak-haknya,” tegasnya.(chi/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Pengacara keluarga Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat (J), Kamaruddin Simanjuntak menjelaskan alasan pihaknya minta Kapolda Metro dinonaktifkan.
Redaktur & Reporter : Yessy Artada
- Jelaskan Kronologi Penembakan, Anak Bos Rental Menangis
- Jenazah Victor Maruli Korban Penembakan di Malaysia Tiba di Kualanamu
- Komisi III DPR Dalami Dugaan Perlindungan Kapolda Kalbar terhadap Anggotanya
- Penembakan Bos Rental Mobil, 3 Personel TNI AL Didakwa Sebagai Penadah
- Penembak Brigadir Bagus Maulana Ditangkap Polisi
- Kutuk Penembakan PMI di Malaysia, Martri Agoeng PKS Tuntut Pengusutan yang Berkeadilan