Pengacara Tommy Tuding Menkeu Otoriter
Intervensi Bank MAndiri Cairkan Rp 1,2 Karena Cairkan Rp 1,2 Triliun
Senin, 15 September 2008 – 12:16 WIB
![Pengacara Tommy Tuding Menkeu Otoriter](https://cloud.jpnn.com/photo/image_not_found.jpg)
Pengacara Tommy Tuding Menkeu Otoriter
JAKARTA – Mahkamah Agung memenangkan kasasi PT Timor Putra Nasional terhadap Bank Mandiri dalam kasus uang Rp 1,2 triliun yang disita pemerintah. Namun PT Timor tak mudah menguasai dana tersebut. Sebab, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memerintahkan Bank Mandiri mencairkan seluruh rekening bernilai Rp 1,2 triliun itu pada 27 Agustus 2008. Kuasa hukum PT Timor pun menuding Menkeu otoriter.
”Itu menunjukkan bahwa Menkeu otoriter. Masak Menkeu minta dipindahkan (seluruh rekening), padahal dia yang berperkara,” tegas OC Kaligis, kuasa hukum PT Timor, di Jakarta, Minggu (14/9). Kaligis menyebut Menkeu tidak mengerti proses hukum yang sedang dijalani.
Kaligis mengaku, hingga saat ini belum menerima salinan putusan kasasi tersebut. Pengacara senior itu meminta segera dilaksanakan eksekusi dengan meminta pengadilan memerintahkan Bank Mandiri untuk melaksanakan putusan kasasi. ”Kami minta segera dieksekusi. Ini negara hukum, jangan ada kesewenang-wenangan,” kata Kaligis.
Seperti diketahui, MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan perusahaan milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy itu terhadap Bank Mandiri dalam kasus uang Rp 1,2 triliun yang disita pemerintah. Putusan itu membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan kembali pada putusan Pengadilan Negeri.
JAKARTA – Mahkamah Agung memenangkan kasasi PT Timor Putra Nasional terhadap Bank Mandiri dalam kasus uang Rp 1,2 triliun yang disita pemerintah.
BERITA TERKAIT
- Presiden Erdogan Puji Sikap Tegas RI Memperjuangkan Kemerdekaan Palestina
- Saleh PAN Yakin Prabowo tak Ingin Efisiensi Anggaran Mengorbankan Pegawai
- Tidak Lulus PPPK, Honorer Satpol PP Depresi hingga Meninggal Dunia
- Dampak Efisiensi Anggaran, MK Cuma Mampu Bayar Gaji Sampai Mei 2025
- Ayah Gugat Anak Soal Kepemilikan Merek Minyak Gosok di Surabaya
- Revisi UU Kejaksaan-KUHAP: 2 Contoh Kasus Ketidakpastian Hukum Akibat Kewenangan Berlebih Jaksa