Pengadaan Buku K-13 Diduga Di-Mark Up

jpnn.com - JAKARTA – Dugaan korupsi pengadaan buku Kurikulum 2013 Kemendikbud mulai disorot. Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Malang Corruption Watch (MCW) melaporkan dugaan markup tender pengadaan buku K-13 ke Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

’’Hasil investigasi kami, dugaan korupsi muncul untuk buku-buku pelatihan pengawas sekolah,’’ ujar Koordinator Bidang Pelayanan Publik ICW Febri Hendri di kantor Kemendikbud, Selasa (16/12).

Temuan korupsi tersebut diduga terjadi di Malang, Jawa Timur; Gorontalo; dan Kalimantan Tengah. Khusus di Malang, pengadaan buku dilakukan unit Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Bidang Otomotif dan Elektronika di Kota Malang.

’’Proyek yang kami investigasi senilai hampir Rp 1 miliar,’’ jelasnya. Anggaran itu digunakan untuk mencetak 22.221 eksemplar buku pelatihan pengawas sekolah.

Febri menjelaskan, dugaan korupsi muncul karena terjadi penggelembungan nilai satuan buku pelatihan. Dia menjelaskan, dalam proyek itu, harga satuan buku pelatihan adalah Rp 50 ribu–Rp 60 ribu. ’’Harga satuan proyek itu lebih tinggi dari harga pasaran,’’ jelasnya.

Dengan spesifikasi yang hampir sama, kata Febri, harga buku di pasaran hanya sekitar Rp 11 ribu. Apalagi jumlah buku yang dicetak sangat banyak sehingga harganya bisa lebih murah.

Menurut Febri, mereka bisa mendapat harga Rp 11 ribu setelah melakukan penyamaran dan memesan buku ke pemenang tender. Dengan berpura-pura sebagai penerbit, mereka ingin mencetak buku yang spesifikasinya sama dengan buku pelatihan K-13. Akhirnya, mereka mendapat harga sekitar Rp 11 ribu per eksemplar dari percetakan.

Dia menuturkan, proyek pengadaan buku tersebut seharusnya bisa dikerjakan dengan anggaran sekitar Rp 200 juta. Tetapi, ternyata anggaran negara yang tersedot mencapai Rp 982 juta. Karena itu, muncul potensi kerugian negara sekitar Rp 786 juta.