Pengadaan Bus Sekolah Bisa Manfaatkan Dana CSR

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat Transportasi dari Universitas Indonesia Ellen Tangkudung mengatakan, peristiwa kecelakaan maut saat anak-anak terpaksa harus naik truk untuk ke sekolah di Tapanuli Tengah, Sumut, Kamis (28/5) pekan lalu,  bukan pertama terjadi di Indonesia.

Karena itu pemerintah harus segera bertindak, terutama Pemerintah Daerah (Pemda). Sehingga peristiwa tragis tersebut tak lagi terulang.

“Ini mengenaskan sekali, harusnya tidak boleh terjadi. Pemda harus memperhatikan hal itu. Kalau anak-anak sekolah bisa menggunakan kendaraan angkutan umum, harusnya disediakan," ujar Ellen kepada JPNN.

Ellen mengaku tidak tahu pasti seperti apa sebenarnya kondisi transportasi di Tapteng. Namun dari beberapa daerah yang ia kunjungi, memperlihatkan ketika jumlah angkutan kota menurun akibat maraknya sepeda motor, anak-anak sekolah yang paling terabaikan.

Mengatasi permasalahan, Ellen menilai sudah waktunya Pemda mengalokasikan anggaran bagi penyediaan bus-bus sekolah. Bahkan kalau disebut anggaran kurang memadai, dapat saja diberlakukan sistem berbayar.

“Di beberapa daerah misalnya waktu saya ke Bangka Tengah, Pemda menyediakan bus sekolah. Walaupun bayar, tapi menyediakan bus. Jadi ini sangat perlu karena tidak ada fasilitas angkot. Intinya Pemda harus jeli melihat kebutuhan masyarakat,” ujar Ellen.

Saat ditanya apakah untuk penyediaan bus perlu dilakukan pemerintah pusat, Ellen menilai sebaiknya cukup dilakukan Pemda. Karena jika pusat yang menyediakan, dikhawatirkan hanya menjadi proyek pengadaan tanpa diikuti sistem yang baik.

“Saya lebih mendorong Pemda, karena mereka yang lebih tahu kebutuhan masyarakatnya. Kalau pusat, nanti misalnya setelah dibeli, tidak berjalan dengan baik. Karena Pemda merasa bukan programnya. Jadi pusat sebaiknya hanya berperan sebagai regulasi, bahwa keselamatan itu utama. Tapi sarananya disiapkan pemda masing-masing, termasuk sistemnya,” ujar Ellen.