Pengadaan Jet Tempur Mirage Diduga Malaadministrasi, Menhan Prabowo Diadukan ke Ombudsman RI

Kedua, penunjukan langsung pihak ketiga (swasta) PT TMI dalam pengadaan Alpalhankam tanpa adanya relasi kenegaraan menunjukkan relasi personal yang kuat antara Menteri Pertahanan dan Pengurus PT TMI.

Di mana struktur PT TMI berdasarkan Surat Menteri Pertahanan yang beredar ditunjuk secara langsung oleh Menhan Prabowo Subianto.

"Sebagaimana diketahui juga bahwa yang mengisi kepengurusan tersebut memiliki kedekatan personal yang kuat kepada Prabowo yakni dari Akademi Militer dan Partai Gerindra," ungkapnya.

Koalisi menilai tindakan Menteri Pertahanan tersebut secara jelas telah melampaui wewenangnya dalam pengadaan Alpalhankam dengan tidak mengikuti prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan Industri Pertahanan.

"Oleh karena itu, laporan tersebut perlu diperiksa oleh Ombudsman untuk ditelusuri dan diperiksa terkait dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan," kata Agus mewakili koalisi.

Sebelumnya, Kemenhan menjelaskan bahwa rencana pembelian jet tempur Mirage 2000-5 belum terjadi karena alasan keterbatasan ruang fiskal.

Juru Bicara Menhan Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan bahwa pembatalan itu karena Pemerintah Indonesia tidak sanggup membayar sejumlah uang yang menjadi syarat pembelian.

"Karena ada keterbatasan fiskal tadi, kita tidak ada kemampuan (membayar, red). Akhirnya kontraknya tidak efektif karena syaratnya tidak dipenuhi. Jadi, tidak mungkin ada suap karena tidak ada transaksi," kata Dahnil, Senin.