Pengadaan Lahan Makam Mencurigakan, PSI Disarankan Cecar Anies Baswedan soal Ini
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto menilai, wajar jika PSI mempertanyakan soal pengadaan lahan pemakaman di ibu kota. Pasalnya, saat ini TPU Pondok Rangon, yang menjadi pemakaman dengan protokol kesehatan, sudah hampir penuh.
"Wajar aja kalau PSI mempertanyakan pembelian lahan pemakaman itu, karena memang anies sejak beberapa waktu lalu bilang makam kurang, jadi dialokasi anggaran untuk di rorotan lewat dinas pemakaman dan taman," katanya, Jumat (22/1).
Dia menyarankan, PSI memanggil pihak Pemprov DKI Jakarta untuk memperjelasan masalah ini. Jangan sampai anggaran rakyat tidak dapat dipertanggungjawabkan.
"Untuk mendapatkan kejelasan, saran saya, PSI bisa memanggil Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan. Biar bisa dapat penjelasan dari Pemprov DKI. Karena ini anggaran sudah disiapkan dan direalisasikan," tegasnya.
Selain itu, Sugiyanto menambahkan, PSI bisa mempertanyakan keadaan makam siap pakai yang berada di Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat. Sehingga krisis permasalahan lahan pemakaman di Jakarta dapat segera terselesaikan.
"PSI juga bisa mempertanyakan ke Anies soal lahan pemakaman di Pegadungan, Kalideres, Jakbar, sekitar 60 hektaran. Makam itu masih berupa rawa dan empang. Gub Anies juga pernah mengatakan itu karena itu dulu berasal dari kewajiban pengembang pengganti lahan tempat pemakaman umum siap pakai," terangnya.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah mengatakan, informasi yang didapat dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota lahan yang baru dibeli berada di TPU Srengseng Sawah, TPU Bambu Wulung (Bambu Apus), TPU Dukuh, TPU Semper, dan TPU Joglo.
"Ada lima lokasi," ucap Ida saat dikonfirmasi, Jumat (22/1).
Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto menilai, wajar jika PSI mempertanyakan soal pengadaan lahan pemakaman di ibu kota
- Usut Kasus Korupsi di Pemprov DKI, KPK Panggil Pihak PT PwC Indonesia Advisory
- PSI DKI Jakarta Ucapkan Selamat Kepada Pramono-Rano
- 5 Sektor Ini Bakal Dapat Upah Minimum Lebih Besar dari UMP DKI Jakarta 2025
- Pemprov DKI Belum Umumkan Upah Minimum Sektoral 2025, Ini Sebabnya
- Pemprov DKI Bakal Keluarkan Surat Edaran WFH Bila terjadi Banjir di Hari Kerja
- Pemprov DKI Sudah Menentukan UMP Jakarta 2025, Diumumkan Hari Ini