Pengadaan Maung Harus Transparan, Jangan Sampai jadi 'Bancakan' Korupsi

Pengadaan Maung Harus Transparan, Jangan Sampai jadi 'Bancakan' Korupsi
Presiden Prabowo Subianto menyapa warga dari mobil Pindad Maung Garuda saat tiba di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10). Foto: Hafidz Mubarak A/foc/Antara

Galau pun mengutip ucapan Erick Tohir yang menyatakan bahwa ada permintaan Maung sebanyak 4.600 unit dari Kemenhan dalam dua tahun ke depan juga menjadi kekhawatiran mendalam terkait alokasi anggaran senilai Rp 5,5 triliun (dengan asumsi kisaran harga yang sama).

"Oleh karenanya, transparansi pengadaan Maung ini menjadi penting supaya sesuai dengan kebutuhan dan tidak menjadi bancakan korupsi. Hal ini menjadi tambahan beban bagi APBN yang sudah terlanjur rentan akibat jatuh tempo utang dan turunnya pendapatan pajak," papar Galau.

Dia menambahkan narasi untuk memajukan karya bangsa juga tak sepenuhnya tepat kalau hanya dinikmati oleh kalangan elit.

"Justru menjadi tantangan kedepan, adalah bagaimana menjadikan Maung sebagai unit yang diminati pasar dengan keunggulan teknologi dan otomatisasi produksi yang andal," pungkas Galau.(mcr10/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:

Peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Galau D. Muhammad menyoroti tentang rencana pemerintah melakukan pemakaian Maung sebagai kendaraan pejabat


Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News