JPNN.com 
Pengadaan Maung Harus Transparan, Jangan Sampai jadi 'Bancakan' Korupsi
Galau pun mengutip ucapan Erick Tohir yang menyatakan bahwa ada permintaan Maung sebanyak 4.600 unit dari Kemenhan dalam dua tahun ke depan juga menjadi kekhawatiran mendalam terkait alokasi anggaran senilai Rp 5,5 triliun (dengan asumsi kisaran harga yang sama).
"Oleh karenanya, transparansi pengadaan Maung ini menjadi penting supaya sesuai dengan kebutuhan dan tidak menjadi bancakan korupsi. Hal ini menjadi tambahan beban bagi APBN yang sudah terlanjur rentan akibat jatuh tempo utang dan turunnya pendapatan pajak," papar Galau.
Dia menambahkan narasi untuk memajukan karya bangsa juga tak sepenuhnya tepat kalau hanya dinikmati oleh kalangan elit.
"Justru menjadi tantangan kedepan, adalah bagaimana menjadikan Maung sebagai unit yang diminati pasar dengan keunggulan teknologi dan otomatisasi produksi yang andal," pungkas Galau.(mcr10/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Galau D. Muhammad menyoroti tentang rencana pemerintah melakukan pemakaian Maung sebagai kendaraan pejabat
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
- Laskar Merah Putih Ajak Masyarakat Dukung Kejagung Berantas Korupsi
- Pegadaian Tegaskan Tak Ada Toleransi Terhadap Fraud & Korupsi
- BPDP dan Olenka Dorong Hilirisasi dan Pengembangan UMKM Berbasis Kelapa Sawit
- Perusahaan Mebel Asal Semarang Siap Bersaing di Belanda dengan Manfaatkan KITE IKM
- Kanwil Bea Cukai Banten Berikan Izin Kawasan Berikat untuk Perusahaan Baja di Cilegon
- Bakal Salat IdulFitri di Jakarta, Wapres Gibran: yang Penting Sungkem ke Presiden Dulu
