Pengadaan Mobil Baru Pimpinan Dewan Dicoret

Pengadaan Mobil Baru Pimpinan Dewan Dicoret
Ilustrasi mobil dinas. FOTO : Jawa Pos

jpnn.com, GRESIK - Keinginan para legislator untuk mendapat alat transportasi baru kandas. Itu terjadi setelah anggaran pengadaan kendaraan operasional untuk para wakil ketua DPRD dicoret. Pengadaan mobil operasional sejatinya sudah dianggarkan pada 2017. Sayangnya, pengadaannya gagal. Proses lelang tidak kunjung dilakukan hingga akhir tahun anggaran. 

Tahun ini DPRD tidak mengusulkannya dalam APBD 2018. Tetapi, tiba-tiba anggarannya muncul. Pengadaan mobil operasional muncul dimasukkan pembahasan perubahan APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah). Para wakil rakyat mengalokasikan Rp 1,7 miliar. Rencananya, anggaran itu dipakai untuk membeli tiga mobil Honda CR-V. Harga setiap unit mobil sekitar Rp 566 juta. Namun, anggaran pengadaan mobil akhirnya dicoret dalam finalisasi perubahan APBD. 

Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Saidah menyatakan bahwa mobil baru sejatinya sangat dibutuhkan. Sebab, kendaraan yang lama sudah tidak layak. Usianya terlalu tua. Mesinnya sering bermasalah.

Legislator Partai Gerindra tersebut menuturkan, mobil operasional yang sekarang sudah dipakai para wakil ketua DPRD periode sebelumnya. Artinya, alat transportasi itu sudah hampir 10 tahun belum diganti. "Sudah dua periode ini," katanya.

Nur Saidah menyebutkan, kondisi mobil dinasnya sudah tidak layak, sering mogok. Karena itu, dia tidak pernah membawanya ketika dinas luar kota. "Lebih aman pakai mobil sendiri daripada terjadi apa-apa di jalan," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Moh. Syafi' AM menilai pergantian mobil operasional untuk pimpinan dewan belum dibutuhkan. Kondisinya masih normal. "Tidak bisa disebut layak, tapi masih bisa dipakai," tuturnya. 

Wakil ketua badan anggaran (banggar) tersebut mengungkapkan, ada mobil pimpinan dewan yang memang perlu diganti. Alasannya, kendaraan tersebut ringsek akibat kecelakaan. Menurut Syafi', pengadaan mobil operasional sebaiknya dilakukan pada periode pimpinan selanjutnya. "Sekarang percuma, masa jabatan kita sudah mau habis," ucap politikus PKB itu.

Siapa yang mengusulkan kembali pengadaan mobil tersebut? Syafi' mengatakan, usul itu muncul dalam rapat komisi I bersama perwakilan pemkab. Selain pimpinan DPRD, eksekutif mengusulkan pengadaan mobil untuk Sekda.

Pengadaan mobil operasional muncul dimasukkan pembahasan perubahan APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah). Para wakil rakyat mengalokasikan Rp 1,7 miliar

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News