Pengadaan UPS Cuma Dibahas Internal DPRD DKI? Haji Lulung: Bohong!

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana membantah pengadaan alat uninterruptible power supply (UPS) hanya dibahas internal DPRD DKI. Pria yang akrab disapa Lulung ini menyatakan, hal itu tidak mungkin. Sebab, setiap pembahasan harus berdasarkan usulan dari satuan kerja perangkat daerah.

"Itu baca di mana ya? Enggak ada itu, pasti bohong. Enggak bisa dong kami main bahas-bahas sendiri aja. Logikanya, kalau kami bahas sendiri, uangnya dari mana?" ucap Lulung kepada wartawan, Selasa (18/8).

Menurut Lulung, apabila DPRD DKI membahas pengadaan alat UPS sendiri, maka pengadaan itu tidak mungkin terwujud. Karena, DPRD DKI bukan pihak yang memegang uang untuk eksekusi pengadaan alat itu. Hal itu berada di eksekutif.

Hal itu diperkuat dengan ditetapkannya dua orang tersangka dalam kasus UPS yang berasal dari eksekutif. Lulung menyatakan, eksekutif memiliki andil besar dalam pengadaan UPS.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan pengadaan alat uninterruptible power supply tahun 2014 tidak melalui pembahasan antara DPRD DKI dan pihak eksekutif. BPK mengatakan, pengadaan alat tersebut merupakan hasil rapat internal Komisi E DPRD.

Berdasarkan draf laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Provinsi DKI Jakarta tahun 2014, pengadaan UPS tidak tercantum dalam rencana kerja dan anggaran eksekutif, baik di BPAD maupun di masing-masing suku dinas.

Pengadaan UPS pada 2014 sendiri diperuntukan bagi 25 sekolah yang ada di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. "Penambahan kegiatan pengadaan UPS pada anggaran BPAD dan anggaran masing-masing suku dinas hanya didasarkan pada hasil pembahasan internal Komisi E DPRD DKI yang hanya ditandatangani oleh pimpinan komisi E DPRD DKI," tulis BPK di halaman 214 draf tersebut.

Lulung mengatakan, apabila data BPK itu benar, maka DPRD DKI pasti sudah mengetahuinya. Apalagi saat ini, DPRD DKI sudah menjalin kerja sama yang baik dengan BPK.