Pengaduan ke Mendagri Didominasi Kasus Korupsi

Tentang potensi kerugian negara, Maliki menjelaskan bahwa hal itu banyak terjadi pada sektor pengadaan barang dan jasa, pungutan pengganti penghasilan, dan tunjangan komunikasi intensif (TKI) anggota DPRD yang belum berhasil ditagih dan dikembalikan ke kas daerah."Khusus rapelan dana TKI, kita terus minta itu dikembalikan ke kas daerah," tandasnya.(ara/jpnn)