Pengajuan APBNP Dipersulit, DPR Berhadapan Dengan Rakyat

jpnn.com - JAKARTA - DPR diminta tidak memersulit pengajuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 yang menurut rencana akan diajukan pemerintah Senin (12/1) mendatang. Alasannya, dalam APBNP terdapat usulan  anggaran bagi program pro-rakyat.

"Kami meminta agar DPR-RI tidak memersulit dan menghambat program pro-akyat yang sedang digulirkan oleh Presiden Joko Widodo dalam APBNP," kata Ketua Umum Perkumpulan Kebangkitan Indonesia Baru (KIB), Reinhard Parapat di Jakarta, Selasa (6/1).

Menurut Reinhard, tindakan menghalang-halangi dan memersulit program pro-rakyat, merupakan tindakan yang merugikan harapan rakyat untuk meraih kesejahterahan. Khususnya petani, nelayan di desa-desa.

"Apabila DPR menghambat bahkan menolak APBN Perubahan yang diajukan, maka siap-siap berhadapan dengan Rakyat," ujar Ketua Presidium Koalisi Relawan Jokowi (KRJ) tersebut.

Sebagaimana diketahui, setiap pergantian presiden baru memunyai konsekuensi adanya perubahan mendasar program perencanaan APBN yang telah disusun presiden sebelumnya dan yang telah di sepakati oleh DPR, periode sebelumnya.

Untuk APBNP 2015, pemerintah berencana mengajukannya ke DPR pada Senin mendatang, agar program pro-rakyat sebagaimana yang telah dijanjikan Presiden Joko Widodo dalam kampanye pemilihan presiden 2014 lalu, dapat direalisasikan. (gir/jpnn)