Pengakuan Bergengsi untuk Kiprah Bu Neneng Pimpin Kab Bekasi

jpnn.com, JAKARTA - Kiprah Neneng Hasanah Yasin sebagai bupati Bekasi memperoleh pengakuan bergengsi. Bupati yang memimpin Kabupaten Bekasi sejak 2012 itu dinobatkan sebagai penerima penghargaan Kepala Daerah Inovatif (KDI) 2018.

Prosesi penyerahan penghargaan KDI 2018 dilakukan di Anjungan City Pantai Losari, Makassar Sulawesi Selatan, Kamis (30/8). Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri Sumarsono hadir pada kesempatan itu guna mewakili Mendagri Tjahjo Kumolo untuk menyerahkan KDI 2018.

Neneng dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas penghargaan untuknya. Menurutnya, penghargaan itu menjadi pemacu bagi dirinya ataupun Pemkab Bekasi agar lebih baik lagi dalam melayani publik, terutama melalui terobosan dan inovasi.

“Penghargaan ini tentunya harus jadi pemicu untuk kami agar terus berupaya maksimal dalam membangun Kabupaten Bekasi menjadi lebih baik lagi,” ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, masih ada berbagai persoalan di Kabupaten Bekasi yang harus dibenahi. Neneng yang berduet dengan Wakil Bupati Bekasi Eka Supriatmaja bertekad terus memunculkan inovasi untuk bisa mengatasi satu demi satu persoalan di daerahnya.

Terlebih, Kabupaten Bekasi punya slogan Bersinar yang merupakan akronim dari berdaya saing, indah dan ramah lingkungan. “Inovasi akan terus kita lakukan tentunya, supaya Kabupaten Bekasi menjadi semakin indah dan berdaya saing dengan daerah daerah lainnya, khususnya dalam pembangunan infrastruktur yang terus kami lakukan untuk melayani segenap warga masyarakat,” tuturnya.

Sedangkan Kabag Humas Protokol Kabupaten Bekasi Edward Sutarman mengatakan, KDI 2018 merupakan penghargaan ketiga yang diraih daerahnya. “Kami berhasil meraih apresiasi sebagai kepala daerah inovatif,” katanya.

Sedangkan Pung Purwanto selaku wakil dari penyelenggara KDI 2018 mengatakan, ada enam kategori penerima penghargaan dari media nasional ternama di Jakarta itu. Yakni kategoro investasi dan ekonomi, sosial budaya, pelayanan masyarakat, infrastruktur dan pembangunan, tata kelola pemerintahan, serta