Pengakuan BHD Bikin Publik Makin Curiga
Komisi III DPR Segera Panggil BHD dan Timur Pradopo
Selasa, 11 Januari 2011 – 19:17 WIB
JAKARTA - Pengakuan Bambang Hendarso Danuri (BHD) saat masih menjabat Kapolri kepada Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman, terkait keraguan Kepolisian dalam mengungkap kasus mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan, akhirnya mengundang kecurigaan kalangan anggota Komisi III DPR.
Seperti HM Taslim misalnya. Menurut anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F PAN) itu, penjelasan demi penjelasan yang disampaikan BHD kepada pimpinan Komisi III Benny K Harman, jelas mengundang keingintahuan publik mengenai alasan kenapa polri seperti tidak berdaya mengusut mafia pajak itu. Publik juga semakin penasaran, mengapa hingga saat ini belum diungkap asal uang Gayus yang sudah jadi milyader itu. "Mencermati pengakuan BHD terhadap kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus, jelas mengundang keingintahuan kita terhadap apa yang sesungguhnya terjadi," kata Taslim, melalui telepon genggamnya, Selasa, (11/1).
Baca Juga:
Kalau hanya sebatas adanya dugaan keterlibatan sejumlah orang kuat dari segi politik dan ekonomi, lalu polisi enggan menuntaskannya, kata Taslim, itu alasan yang berpotensi melecehkan kepolisian secara institusi. "Kepolisian itu adalah institusi negara dan secara institusi, kepolisian tidak boleh kalah dengan kekuatan sekelompok orang apalagi diduga melakukan pelanggaran hukum," tegas Taslim.
Pendapat yang sama disampaikan anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra, Martin Hutabarat. Menurut dia, pengakuan BHD itu tidak cukup hanya disampaikan secara bisik-bisik kepada Benny K Harman. "Kita akan minta Kapolri Timur Pradopo dan BHD hadir dalam rapat Komisi III," tegas Martin.
JAKARTA - Pengakuan Bambang Hendarso Danuri (BHD) saat masih menjabat Kapolri kepada Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman, terkait keraguan Kepolisian
BERITA TERKAIT
- Mendes Yandri Ajak Ahmad Luthfi Manfaatkan BUMDes untuk Pangkas Kemiskinan di Jateng
- Tiga Tahun, THR TPG Guru Agama Belum Juga Cair, Aneh
- Soal Evaluasi Menteri Bahlil Seusai Heboh Elpiji 3 Kilogram, Legislator NasDem: Itu Hak Presiden
- Soroti Maraknya Penambangan Emas Ilegal di Kalbar, Komisi XII: Pelaku Diduga 'Dilindungi' Oknum Aparat
- Bahlil yang Buang Badan soal LPG 3 Kg Dinilai Menunjukkan Pemberontakan ke Prabowo
- Guru Honorer Dapat Bantuan Rp 500 Ribu per Bulan, Langsung ke Rekening