Pengakuan BNPB soal Data Pasien Covid-19 Sangat Mengkhawatirkan
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan, pengakuan pejabat BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) terkait data pasien Covid-19 yang dibuka ke publik tidak sesuai kenyataan, benar-benar mengkhawatirkan.
Hal ini disampaikan Saleh, merespons pengakuan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Agus Wibowo terkait adanya dua data berbeda, yakni antara yang dihimpun internal BNPB dengan data Kementerian Kesehatan yang disampaikan juru bicara pemerintah Achmad Yurianto, di kanal YouTube Energy Academy Indonesia.
“Pengakuan ini benar-benar sangat mengkhawatirkan. Ini menandakan bahwa data yang dimiliki pemerintah tidak solid. Orang kemudian akan bertanya, bagaimana Indonesia akan menangani covid-19 dengan data yang tidak sempurna," kata Saleh menjawab jpnn.com, Senin (6/4).
Dari sejak semula, kata politikus PAN itu, sudah banyak yang meragukan data yang disampaikan otoritas Indonesia. Ketika virus ini mulai merebak di Wuhan, beberapa negara sudah menyatakan tidak mempercayai bahwa di Indonesia tidak ada yang terinfeksi.
Bahkan, penelitian akademis yang dilansir oleh Harvard sekalipun menyatakan bahwa di Indonesia sudah banyak yang terpapar.
“Awalnya, pendapat dan kesimpulan lembaga-lembaga itu disangkal oleh Indonesia. Namun seiring waktu, Indonesia akhirnya mengakui dan mengumumkan data-data penyebaran virus corona di Indonesia," lanjut wakil ketua Fraksi PAN DPR ini.
Meski demikian, tetap saja masih banyak yang meragukan data yang disampaikan Pemerintah, yang paling mutakhir, salah seorang Menteri Australia menyatakan bahwa Indonesia melaporkan pasien covid-19 lebih sedikit dari kenyataan (under-reporting).
Nah, keraguan tersebut akhirnya mencapai puncaknya setelah humas BNPB memberikan pengakuan bahwa data pemerintah pusat dan daerah tidak sinkron. Ketidaksinkronan itu menurutnya imbas dari komunikasi yang tidak baik antara pemerintah pusat dan daerah.
Ketidaksinkronan mengenai data pasien covid-19 imbas dari komunikasi yang tidak baik antara pemerintah pusat dan daerah.
- Korban Gempa Garut Bersabar, Bantuan Perbaikan Rumah Masih Proses Pemutakhiran
- Survei ANS: Publik Terbantu dengan Kanal Kesehatan Kemenkes
- Bantuan Kemanusiaan Indonesia untuk Palestina Sudah Tiba di Yordania
- Indonesia Re Gelar Webinar Langkah Mitigasi Gempa Megathrust Bersama BMKG-BNPB
- 6 Helikopter Dikerahkan untuk Pemadaman Karhutla di OKI dan OKU Timur
- DPP AMPHURI Harap Prabowo Bisa Bentuk Kementerian Haji dan Umrah