Pengakuan Komisioner Bawaslu, Ada Parpol Minta Imbalan dari Calon Kada
![Pengakuan Komisioner Bawaslu, Ada Parpol Minta Imbalan dari Calon Kada](https://cloud.jpnn.com/photo/picture/normal/20150610_223727/223727_858707_pilkada_ilus.jpg)
jpnn.com - JPNN.com JAKARTA - Komisoner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Nasrullah membeberkan adanya partai politik yang meminta imbalan dari calon kepala daerah yang akan maju dalam Pilkada serentak 9 Desember mendatang.
Ini disampaikannya di sela-sela rapat dengan Komisi II DPR di Jakarta, Rabu (10/6). Menurut Nasrullah, hal itu terjadi dalam proses seleksi calon kada di internal parpol.
"Terkait pengawasan Bawaslu, proses seleksi di internal parpol, ada yang menerima imbalan dari pasangan calon," kata Nasrullah di gedung DPR, Jakarta.
Nah, dalam kasus ini Bawaslu menemukan modus operandi, bahwa permintaan imbalan terhadap calon kada yang menjalani seleksi di internal parpol dimainkan perorangan bukan institusionalnya.
"Muncul kira-kira istilah para calo politik yang seolah-olah calo politik ini punya akses kuat di DPP yang memudahkan mereka (calon direstui DPP)," jelasnya.
Hanya saja Nasrullah belum bisa memastikan siapa orang yang terindikasi berperan sebagai calon politik ini. Namun, pihaknya memastikan baunya sudah tercium oleh Bawaslu.
"Bawaslu tidak bisa memastikan orangnya, ini baru baunya ada. Kami agak kesulitan untuk memastikan siapa orang tapi modusnya sudah tercium.," tandasnya.(fat/jpnn)
JPNN.com JAKARTA - Komisoner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Nasrullah membeberkan adanya partai politik yang meminta imbalan dari calon kepala
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Laksamana Muhammad Ali dan KSAL Singapura Tingkatkan Kerja Sama Bilateral
- Program Khitanan Massal Dharma Wanita PAM Jaya Melebihi Target
- Menuju Net Zero Emission, Pegadaian Lakukan Konservasi Terumbu Karang di Sabang
- Soal Zero ODOL, Asosiasi Produsen Pupuk Minta Toleransi Kelebihan Muatan
- Hakim Sidang Praperadilan Pegi Setiawan: Saya Juga Pengin Tepuk Tangan Ini, Cuma
- Poros Muda NU Angkat Bicara Soal Pansus Haji: Terlalu Politis