Pengakuan La Nyalla Bisa Berbuah 9 Juta Suara untuk Jokowi
jpnn.com, JAKARTA - Pengakuan La Nyalla Mahmud Mattalitti aktif memfitnah Joko Widodo (Jokowi) sebagai komunis dan non-muslim di Pilpres 2014 lalu, diprediksi sangat menguntungkan pasangan calon nomor urut 01 di Pilpres 2019.
Menurut pengamat politik Ujang Komarudin, kubu Jokowi-Ma'ruf Amin sangat diuntungkan karena pengakuan La Nyalla diikuti permohonan maaf dan bergabung mendukung Jokowi-Ma'ruf.
"Isu Jokowi terlibat PKI saya kira selama ini dipercaya oleh hampir sembilan juta masyarakat Indonesia. Jadi permintaan maaf La Nyalla menguntungkan Jokowi-Ma'ruf," ujar Ujang kepada JPNN, Senin (17/12).
Pengajar di Universitas Al Azhar Indonesia ini lebih lanjut mengatakan, kubu Jokowi sebenarnya sejak lama coba membantah isu terkait komunis dan non-muslim.
"Tapi terkesan tidak mempan. Nah, dengan masuknya La Nyalla mendukung Jokowi-Ma'ruf, membantu Jokowi untuk mengklarifikasi tuduhan PKI tersebut dari aktor utamanya," ucap Ujang.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini meyakini pengakuan La Nyalla bakal mampu mengubah sikap pihak-pihak yang selama ini termakan isu Jokowi komunis dan non-muslim.
Pasalnya, isu tersebut selama ini berkembang tanpa diketahui siapa yang mengembuskannya. Namun, dengan pengakuan La Nyalla isu menjadi terang, apalagi diakui fitnah bertujuan untuk merontokkan elektoral Jokowi.
Selain itu, La Nyalla juga diketahui merupakan tokoh penting pemenangan Prabowo di wilayah Jawa Timur pada Pilpres 2014 lalu.
Pengakuan La Nyalla Mahmud Mattalitti aktif memfitnah Jokowi sebagai komunis dan non-muslim diprediksi sangat menguntungkan pasangan petahana
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi