Pengalihan Bantuan Pendidikan Bisa Dipidana

"Jika pihak Yapeltra Marindo bersedia menerima kesepakatan yang sudah dilakukan, maka mantan kepala SMK Pelayaran yang akan menandatangani proses pencairan uang dari bank. Pemerintah Pusat juga masih tetap menunggu kesepakatan penggunaan anggaran itu. Dinas PPO Kota Kupang juga secara diam-diam mendukung pengalihan dana APBN itu dari SMK Pelayaran ke SMKN 7 Kupang," ujar Mexi.

Perlu diketahui, bantuan dana APBN itu dikhususkan ke pembangunan ruang praktek siswa SMK Pelayaran dan bukan untuk pembangunan gedung SMKN 7 Kupang. Pemerintah Pusat juga menegaskan jika pengalihan dana APBN dari SMK Pelayaran ke SMKN 7 Kupang tidak disetujui.

 

Sementara, Kepala Bidang SMK, Dinas PPO Kota Kupang, Alan Modjo kepada Timor Express Kamis di ruang kerjanya mengatakan, permintaan Komisi C DPRD Kota Kupang ke Yayasan SMK Pelayaran dan mantan kepala SMK Pelayaran sudah dilakukan.

"Proses mediasi yang dilakukan sudah berjalan baik, sehingga tinggal menunggu waktu melakukan rapat dengar pendapat bersama komisi C, Senin mendatang," ujar Alan.