Pengalihan Subsidi BBM Dinilai Keputusan Tepat Demi Perekonomian Indonesia
Agus memberikan catatan agar Kementerian Sosial memastikan data yang dimiliki sudah diperbarui sehingga penyaluran bansos tepat sasaran.
Ekonom Faisal Basri juga menuturkan, pengalihan subsidi BBM sudah seharusnya dilakukan.
Situasi geopolitik, perang Rusia-Ukraina yang memicu krisis energi dan kelangkaan minyak bumi menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah dan masyarakat.
Konsumsi BBM Indonesia kira-kira 1,4 juta barel per hari. Sebanyak 700 ribu barel di antaranya adalah dari impor dan dibayar menggunakan mata uang dolar.
"Jadi kita beli US$ 18 miliar atau sekitar 267 triliun rupiah," kata Faisal.
Menurutnya, uang negara yang berasal dari rakyat itu dihabiskan untuk membeli bahan bakar dan subsidinya justru dinikmati golongan kaya.
Akan lebih baik jika anggaran subsidi dipakai untuk pembangunan di sektor lain.
"Jangan cengeng dan selalu berpikir harga BBM naik, besok bagaimana cara beli bensin untuk ke kampus. Saya dulu pakai mobil besar lalu harga bensin naik, ya saya jual mobil dan pakai mobil lebih kecil. Tapi sekarang lebih sering pakai transportasi umum. Sudah nyaman kok pakai angkutan umum," tutur Faisal.
Pengamat sosial UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra menyambut baik rencana penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) diimbangi dengan jaminan pemerintah.
- Sahroni Setuju KPK-Kemendagri Setop Sementara Bansos Sampai Pilkada Selesai
- KPK Peringatkan Pemprov: Setop Money Politic Berkedok Bansos!
- KPK Diminta Pelototi Mutasi Massal Camat di Jakarta Menjelang Pilkada
- Mendagri Tito Setuju Penyaluran Bansos Ditunda Selama Pilkada, Siap Terbitkan Surat Edaran
- Penyaluran Bansos Dihentikan Menjelang Pemungutan Suara Pilkada
- Ridwan Kamil-Suswono Berkomitmen Melanjutkan dan Memperluas Program Bansos