Pengamanan Khusus Papua Dinilai Bukan Solusi
Selasa, 10 April 2012 – 21:05 WIB

Pengamanan Khusus Papua Dinilai Bukan Solusi
JAKARTA -- Rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), seperti disampaikan melalui Juru Bicara Julian Aldrin Pasha, Senin (9/4), yang akan mengeluarkan kebijakan pengamanan khusus untuk Papua pascapenembakan pesawat Trigana Air jenis PK-YRV di Bandar Udara Mulia, semakin membuktikan minimnya itikad baik pemerintah untuk menyelesaikan masalah Papua melalui jalan damai. "Pemerintah, khususnya presiden harus memiliki standar dan ukuran yang ketat untuk menafsirkan situasi yang terjadi di Papua," katanya.
Hal itu ditegaskan Koordinator Kontras Haris Azhar, Selasa (10/4), di Jakarta. "Kami khawatir kebijakan ini akan menjadi pintu masuk untuk menambah jumlah pasukan keamanan (TNI dan Polri) ke Papua sehingga potensi kekerasan dan pelanggaran HAM akan terus bertambah," katanya.
Ia menambahkan, opsi pendekatan keamanan masih menjadi pilihan utama dari pemerintah untuk Papua. Sebaliknya, gagasan, ide ataupun wacana menyelesaikan persoalan Papua melalui jalan damai (dialog) yang pernah disampaikan terdahulu, semakin jauh dari kenyataan.
Baca Juga:
JAKARTA -- Rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), seperti disampaikan melalui Juru Bicara Julian Aldrin Pasha, Senin (9/4), yang akan mengeluarkan
BERITA TERKAIT
- Banjir Rendam Sejumlah Rumah Warga di Kalianda Lampung Selatan, Tak Ada Korban Jiwa
- Kodam I/Bukit Barisan Bantu Warga yang Diduga Diintimidasi Ormas
- Farhan Bimbang Tindak Tegas Kusir Delman yang Getok Tarif Tak Wajar di Bandung
- Harga Emas Perhiasan di Baturaja Tembus Rp 11,3 Juta Per Suku
- Korban Kedua Perahu Getek Tenggelam di Perairan Sungai Musi Ditemukan Meninggal Dunia
- 2 Lansia yang Tenggelam di Perairan Sungai Musi Ditemukan Sudah Meninggal Dunia