Pengamat: Aneh Jika BK DPRD Jatuhkan Sanksi Etik kepada William PSI

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Politik Jeirry Sumampow menilai akan aneh jika Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta menjatuhkan sanksi etik kepada Anggota DPRD 2019-2024 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana hanya karena William mengungkap anggaran janggal dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Menurut Jeirry,  apa yang dilakukan William tidak ada salahnya termasuk tidak ada pelanggaran etis. 

"Kalau benar William akan dijatuhi sanksi teguran tertulis, saya rasa aneh, masa anggota DPRD yang mengungkapkan dugaan penyelewengan anggaran masyarakat mendapat hukuman. Seharusnya Willian dan PSI diapresiasi karena sudah serius menjalankan tugasnya," ujar Jeirry di Jakarta, Jumat (15/11/2019).

Jeirry mengingatkan BK DPRD DKI Jakarta jangan sampai menjadi forum yang membungkam suara DPRD yang kritis. Jika itu terjadi, kata dia, akan menjadi preseden buruk ke depannya, termasuk besar kemungkinan DPRD DKI Jakarta mandul ke depannya.

"Sejauh terkait kepentingan rakyat, DPRD seharusnya bebas saja karena dia adalah wakil rakyat yang memiliki sejumlah fungsi, seperti fungsi anggaran, pengawasan dan legislasi," tandas dia.

Menurut Jeirry, apa yang disampaikan William merupakan data publik yang bisa diketahui oleh siapa saja. Masyarakat, kata dia, perlu mengetahui anggaran daerah termasuk perencanaan penggunaannya. 

“Itu uang rakyat dan rakyat wajb tahu anggarannya digunakan untuk apa. Justru publik perlu pertanyakan dan perlu curiga jika ada anggota dewan yang menyebut Willian salah. Pembahasan-pembahasan di DPRD justru cenderung tidak efektif dan ruang negosiasinya tinggi," ungkap dia.

Jeirry menduga anggota DPRD yang menilai Wilian salah dan harus dikenakan sanksi merupakan anggota DPRD yang ketakutan dengan semangat transparansi yang dibawa William dan PSI. Menurut dia, seharusnya anggota DPRD lain harus mendukung William untuk membongkar kejanggalan-kejanggalan dalam draf anggaran DKI Jakarta.