Pengamat Anggap Tudingan Kubu Prabowo Tak Masuk Akal

jpnn.com - JAKARTA - Tuduhan kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tentang hasil quick count yang memenangkan Joko Widodo-Jusuf Kalla merupakan hasil manipulasi oleh lembaga survei bayaran dinilai tak masuk akal dan tidak berdasar. Sebab, yang dituding itu adalah lembaga yang selama ini dikenal kredibel, plus salah satunya adalah lembaga milik publik yang sahamnya dikuasai pemerintah.

"Bagaimana mungkin bisa memanipulasi delapan lembaga survei dan di dalamnya ada RRI? Dan satu lagi yang mengejutkan adalah hasil hitung cepat PolTracking Institute. Lembaga survei ini awalnya justru dikontrak TV One yang condong ke Prabowo-Hatta. Namun di tengah jalan akhirnya menarik diri karena memprediksi kemenangan Jokowi dengan angka 53,37 persen di atas Prabowo Hatta 46,63 persen," ungkap pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Ari Dwipayana, di Jakarta, Kamis (10/7).

Ari menjelaskan dari rilis hasil quick count terlihat ada pengelompokan, di mana ada delapan lembaga survei yang memprediksi kemenangan Jokowi-JK dengan selisih sampai 1,9 persen-6,74 persen. Sedangkan ada empat lembaga survei yang mengunggulkan Prabowo-Hatta dengan selisih 0,28 persen hingga 4,1 persen.

RRI yang merupakan lembaga penyiaran publik dan dimiliki pemerintah, hasil hitung cepatnya memprediksi kemenangan Jokowi-JK 52,71 persen di atas suara Prabowo-Hatta 47,29 persen. Selain RRI, tujuh lembaga survei yang memprediksi kemenangan Jokowi adalah lembaga survei yang sering menjadi rujukan utama dalam prediksi pemilu maupun pilkada. Dan selama ini, sejak 2004, hasil quick count mereka tak jauh dari hasil yang sebenarnya.

Ari menambahkan, pengelompokan hasil quick count yang berbeda itu seharusnya tidak terjadi jika lembaga survei konsisten dalam menerapkan metodologi dan berjalan dalam kaidah-kaidah etika surveyor. Dengan metode quick count yang sama, seharusnya hasil yang diperoleh juga sama.

Fenomena perbedaan hasil quick count itu menyiratkan urgensi audit lembaga survei abal-abal, baik dari sisi pertanggungjawaban metodologi maupun sumber dananya.  "Tanpa itu, lembaga survei abal-abal hanya menjadi alat untuk propaganda politik, digunakan sebagai alat politik pragmatisme pihak yang takut kalah dan akhirnya membodohi rakyat," pungkas Ari.(boy/jpnn)