Pengamat Bandingkan Sikap SBY dengan Bung Karno

jpnn.com - JAKARTA -  Pengamat komunikasi politik, Ari Junaedi mengatakan, jika melihat sikap politik SBY selama ini, misalnya memerintahkan walk out saat membahas UU Pilkada lalu mengeluarkan Perppu Pilkada, semakin menguatkan label mencla-mencle.

"Andaikan Demokrat bersikukuh mendukung pilkada langsung, tentu endingnya tidak seperti sekarang yang menimbulkan kegaduhan politik," kata pengamat komunikasi politik, Ari Junaedi, kepada Kantor Berita Politik RMOL (Grup JPNN), Jumat (12/12).

Ari pun mengkritik pernyataan SBY yang mau menjadi kekuatan penyeimbang antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Menurut Ari, kekuatan penyeimbang tidak dikenal dalam nomenklatur politik. Sebab yang dipahami adalah koalisi berdasarkan ideologis taktikal atau transaksional.

"Nah Demokrat sepanjang rezim Jokowi-JK ini justru memainkan bandul politiknya sesuai dengan angin keuntungan. Demokrat akan bergerak ke arah kubu yang menguntungkan pihaknya saja. Demorat jadi kehilangan istikomah politiknya. Mau pria atau wanita, ini kan tidak jelas kelamin politiknya," ungkap Ari Junaedi.

Menurut pengajar Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) ini, Indonesia dulu memilih menjadi pengagas Non-Blok karena tidak ingin berada di kutub Amerika Serikat atau Uni Sovyet.

Soekarno memainkan politik luar negerinya dengan ciamik dan galak, serta tidak berada di kedua kubu tapi bersikap tegas.

"Nah apa yang dipertontonkan Demokrat sangat jelas bertolak belakang dengan sikap Non-Blok. Demokrat hanya mencari peluang dan keselamatan partainya. Idealnya Demokrat berada di KIH untuk mengawal program-program pemerintahan era SBY agar linear dengan Nawa Cita-nya Jokowi-JK," ungkap Ari Junaedi yang juga dosen Magister Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang ini. (ysa/RMOL)