Pengamat Beber Lima 'Dosa' Jokowi dalam Konflik KPK-Polri

Padahal, andai saja tim independen dibentuk secara formal, seperti tim delapan yang pernah dibentuk Presiden SBY pada konflik KPK-Polri sebelumnya, maka penyelesaian bisa semakin cepat. Hasil kerja tim independen bisa dijadikan dasar pertimbangan bagi presiden untuk menyelesaikan masalah.

“Kesalahan ke empat Presiden, tidak menggunakan kekuasaannya terhadap institusi kepolisian. Kalau saja Presiden memahami makna pasal 8 UU Kepolisian, seharusnya dia bisa menyelesaikan masalah secara lebih cepat. Dalam pasal itu ditegaskan institusi kepolisian berada di bawah presiden dan Kapolri bertanggungjawab kepada presiden. Artinya, dalam perspektif ketatanegaraan, pola hubungan presiden dengan Kapolri dan seluruh personel kepolisian adalah hubungan antara atasan dan bawahan,” katanya.

Oleh sebab itu, Said melihat justru sangat aneh, ketika istana bilang Presiden sudah beberapa kali meminta BG mundur dalam proses pencalonan, tetap yang bersangkutan tidak mau. Sikap ini, kata Said, memelihatkan presiden diabaikan oleh BG. Padahal, permintaan presiden kepada bawahannya harus dipandang sebagai suatu perintah.

“Dengan demikian dapat dikatakan Budi Gunawan telah bersikap tidak patuh dan tidak tunduk pada perintah Presiden yang merupakan atasannya. Tidak berlebihan jika ada yang menyebut hal itu sebagai bentuk pembangkangan calon Kapolri terhadap seorang presiden. Ini kan jadi aneh. Masa presiden seperti tidak berkutik pada seorang calon Kapolri,” katanya.

Kesalahan presiden berikutnya, ketika kembali menunda penyelesaian masalah konflik KPK-Polri dengan pergi keluar negeri. Dampaknya, kata Said, di dalam negeri permasalahan semakin ruwet. Polri semakin keras dengan menyuarakan kemungkinan seluruh pimpinan KPK akan ditetapkan sebagai tersangka. Lalu Menkumham merespons hal itu dengan mewacanakan penerbitan Perppu tentang pengangkatan pelaksana tugas (Plt) komisioner KPK.

“Muncul pula Kompolnas yang mulai menyodorkan nama-nama baru calon Kapolri, padahal nasib Budi Gunawan sendiri belum jelas ujungnya. Kompolnas bahkan memainkan jurus baru dengan mencoret nama Suhardi Alius dalam daftar nama calon Kapolri tanpa alasan yang jelas,” katanya.(gir/jpnn)