Pengamat Beberkan Cara Kreatif Turunkan Beban Kewajiban Utang Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Bank Indonesia mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan IV 2022 tercatat sebesar USD 396,8 miliar atau Rp 6.031 triliun dengan asumsi kurs rupiah Rp 15.200 per USD.
Direktur Departemen Komunikasi Erwin Haryono mengatakan terkendalinya utang Indonesia tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 30,1 persen.
"Angka itu menurun dibandingkan dengan rasio pada triwulan sebelumnya sebesar 30,3 persen," ujar Erwin, Kamis (16/2).
Selain itu,berdasarkan Kementerian Keuangan posisi utang jatuh tempo dalam satu tahun dan tiga tahun ke depan meningkat 7,9 persen secara tahunan atau year on year (yoy) dan 24,1 persen yoy, sementara utang jatuh tempo 5 tahun meningkat 42,1 persen.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan terdapat cara kreatif untuk menurunkan beban kewajiban utang.
Menurut Bhima, upaya tersebut bisa dilakukan melalui program debt cancellation atau penghapusan utang, bahkan hal tersebut sudah dilakukan oleh beberapa negara dan lembaga multilateral.
"Indonesia sebagai negara dengan kewajiban pembayaran utang yang besar, ditambah dengan beban pembiayaan pandemi bisa ikut terlibat dalam skema penghapusan utang," kata Bhima.
Lebih lanjut, dalam skema penghapusan utang tersebut, terdapat beberapa opsi, salah satunya melalui penghapusan pokok utang bertahap atau penghapusan bunga.
Bank Indonesia mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan IV 2022 tercatat sebesar USD 396,8 miliar atau Rp 6.031 triliun.
- Usut Kasus Pajak, KPK Panggil Bos PT Wildan Saskia Valasindo dan Bahari Buana
- Sumber Air Bersih Warga Merapi Barat Lahat Hilang Akibat Limbah Tambang
- Usut Kasus Gratifikasi, KPK Periksa Pemeriksa Pajak di Kemenkeu
- Usut Gratifikasi ke Pejabat Pajak, KPK Periksa Bos Bharata Millenium Pratama hingga BPR Olympindo
- Usut Gratifikasi Pejabat Pajak, KPK Periksa Bos PT Cakra Kencana Indah dan PT Mitra Adiperkasa
- Usut Kasus Pajak, KPK Periksa Pihak Matahari Store hingga BPR Cita Makmur Lestari